Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan pemulihan menjadi perhatian pemerintah, terutama karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan serta mendorong pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian.
"Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera," ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang dijalankan kementeriannya pada 2026.
Program itu mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, bantuan ekskavator, bantuan perebusan garam, serta bantuan sarana pengolahan dan kotak pendingin atau cool box. Pemerintah juga menyalurkan bantuan mesin dan kapal penangkapan ikan serta alat penangkap ikan.
Trenggono turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program tersebut, termasuk rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan yang terdampak bencana.
Selain memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan, pemerintah mengebut pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah maupun lahan akibat bencana.
Kementerian PKP menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026-2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.228 unit direncanakan dibangun di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.
Tito menambahkan pembangunan kompleks huntap oleh Kementerian PKP diprioritaskan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus lahan, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko tinggi atau wilayah yang terdampak sangat parah hingga satu kampung hilang.
"Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP," ujar Tito.
Menurut Tito, ketersediaan lahan menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan agar pembangunan kompleks huntap dapat berjalan sesuai target. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah membantu menuntaskan kendala penyediaan lahan untuk lokasi relokasi warga terdampak.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menghadapi tantangan karena skala bencana yang meluas hingga 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Selain kerusakan awal, bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor kembali mengganggu pemulihan, bahkan merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
"Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan," ujar Tito.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus melanjutkan upaya pemulihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan berbagai sektor, mulai dari kelautan dan perikanan hingga penyediaan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
"Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
(ory/ory)