Said Abdullah Dorong Mitigasi Permanen Kekeringan dan Karhutla
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Jawa Timur. Persoalan itu terjadi selama musim kemarau.
Said menilai kedua persoalan tersebut tidak boleh terus diperlakukan sebagai kejadian musiman. Menurutnya, penanganan kerap baru dilakukan setelah warga kesulitan air atau api telah membakar kawasan hutan.
"Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Ia menyebut kejadian serupa berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu, kata dia, mitigasi yang perlu diperkuat.
"Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak," ucap dia.
Said menjelaskan desa yang mengalami kekeringan setiap tahun relatif sama sehingga persoalannya dapat dipetakan. Bantuan tangki air tetap dibutuhkan dalam keadaan darurat.
"Tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang," tegasnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara karhutla dan kekeringan. Ia menyebut hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan sekaligus daerah tangkapan air.
"Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat," sebut dia.
Said turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Kader diminta tidak hanya menjadi penonton ketika alam rusak.
"Harus hadir, bekerja dan ikut memulihkannya," katanya.
Ia mengatakan struktur dan kader partai dalam beberapa bulan terakhir telah bergerak di sejumlah wilayah Jawa Timur. Mereka membantu masyarakat menghadapi kekeringan dan karhutla.
Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih. Bantuan itu dikirim ke 52 titik terdampak kekeringan.
Di Gresik, DPC PDI Perjuangan menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada warga Randuboto, Sidayu. Distribusi air juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan, dan sejumlah daerah lain.
Di Lamongan, unsur partai bersama kader di legislatif dan eksekutif menyalurkan air serentak ke enam desa di lima kecamatan. Di sejumlah daerah, laporan kesulitan air diterima dari struktur ranting dan pimpinan anak cabang (PAC) sebelum diteruskan menjadi aksi bantuan.
Said menilai struktur partai yang sampai ke desa menjadi kekuatan dalam situasi tersebut. Ia meminta ranting dan PAC berperan sebagai pemantau di lapangan.
"Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat," tuturnya.
Gerakan serupa berlangsung dalam penanganan karhutla. Di Kota Batu, struktur partai membantu kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Di Magetan, kader dikerahkan membantu penanganan karhutla. Di Ngawi, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak antara lain dilakukan melalui pembasahan dan pembuatan sekat bakar.
Terbaru, untuk menghadapi dampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air. Bantuan itu ditujukan bagi masyarakat terdampak.
Said menegaskan berbagai kegiatan tersebut tidak dimaksudkan mengambil alih tugas pemerintah. Menurutnya, gerakan kader merupakan wujud gotong royong sekaligus kesempatan mengetahui langsung persoalan masyarakat.
"Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan," tegas dia.
Ia menambahkan bantuan darurat harus tetap berjalan. Namun, solusi permanen juga perlu dikerjakan.
Said juga meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian dari penanganan. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, perlu evaluasi kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air.
Evaluasi itu kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis tiap kawasan. Menurut Said, pemulihan harus berjalan setelah pemadaman selesai.
"Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga," katanya.
Ia menyebut penolong manusia dan perawatan alam berasal dari tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab itu adalah menjaga kehidupan.
"Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar," pungkas Said.
(rir)