Blora Jajaki Opsi Transmigrasi Lokal untuk 535 KK Terdampak Bendung

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendorong percepatan pembangunan Bendung Karangnongko di sisi wilayah Blora dan proses menyiapkan langkah penanganan warga, termasuk menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal.

Sebanyak 535 kepala keluarga (KK) menghadapi persoalan tempat tinggal baru dan keberlanjutan kehidupan setelah harus meninggalkan permukiman yang kini menjadi lokasi Bendung.

Bupati Blora, Arief Rohman meminta agar percepatan pembangunan berjalan seiring dengan penyelesaian persyaratan administrasi untuk menangani masyarakat terdampak, termasuk persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung.

Hal tersebut disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah pada Selasa (20/10).

Arief mengatakan, proses pengajuan pelepasan kawasan hutan yang berada di area genangan-bukan di lokasi konstruksi utama-telah sampai di meja Menteri Kehutanan.

"Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai," ujarnya.

Berdasarkan data, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa, yaitu Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang. Desa Ngrawoh dan Nginggil menjadi wilayah dengan dampak terbesar.

Transmigrasi Lokal

Salah satu opsi relokasi yang akan dibahas lebih lanjut adalah penerapan transmigrasi lokal bagi warga terdampak. Pemkab Blora akan mengoordinasikan hal ini dengan Kementerian Transmigrasi sesuai arahan Bupati Arief Rohman dan saran dari Dirjen Planologi Kehutanan.

Pembahasan tersebut dinilai perlu untuk menjajaki skema yang sesuai, termasuk penentuan lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaannya.

Melalui koordinasi lintas kementerian ini, Pemkab Blora berharap percepatan pembangunan Bendung Karangnongko dapat berjalan seimbang dengan kepastian hunian bagi masyarakat terdampak.