Perum Bulog memastikan stok beras nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Dengan cadangan beras yang dikelola mencapai sekitar 4,5 juta ton, pemerintah memperkirakan pasokan beras nasional aman hingga 10 bulan ke depan atau sekitar Juli-Agustus 2027.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (26/10).
Rapat tersebut membahas kesiapan pasokan dan distribusi pangan, stabilitas harga, serta percepatan program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton.
Angka tersebut mencakup potensi produksi dari tanaman padi yang masih berada di lahan atau standing crop sekitar 10 juta ton, persediaan beras di masyarakat dan sektor usaha sekitar 10 juta ton, serta stok yang dikelola Bulog sekitar 4,5 juta ton.
Dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, total ketersediaan tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pertengahan 2027.
Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama saat permintaan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton," ucap Rizal.
Rizal mengatakan, dengan dukungan cadangan yang kuat dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia, Bulog siap memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi.
"Tidak hanya hingga akhir tahun, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang," ujar Rizal.
Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah mendorong percepatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras. Pemerintah menyiapkan tambahan alokasi beras SPHP sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasar sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Bulog pun mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran, mulai dari pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), hingga jaringan ritel dan mitra penyalur lainnya.
Distribusi tersebut juga difokuskan ke wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras. Dengan demikian, ketersediaan stok nasional diharapkan dapat diikuti pemerataan pasokan dan membantu menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.
Di saat yang sama, Bulog mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Oktober-Desember 2026 kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari kelompok desil 1 hingga 4.
Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram selama tiga bulan. Program tersebut membutuhkan sekitar 1 juta ton beras dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pangan hingga akhir tahun.
Rizal mengatakan pemerintah menginginkan ketersediaan beras yang melimpah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui distribusi yang tepat dan tepat waktu.
"Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan," tutur Rizal.
Rizal menambahkan, seluruh jajaran Bulog di pusat maupun daerah terus didorong untuk memperkuat koordinasi dan distribusi, agar pasokan tetap terjaga, harga semakin stabil, dan masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang.
Bulog menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan nasional.
Ketersediaan cadangan beras dan percepatan distribusi tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
(adv/adv)