Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyinggung persatuan bangsa dalam pidato yang disampaikan di momen 98 tahun Sumpah Pemuda, Rabu (28/10).
Lewat siaran video, Dasco menyatakan deklarasi sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 bukan atas kesepakatan dalam banyak hal. Namun, kata dia menekankan, mereka bersepakat dalam satu hal yakni satu tanah air, bangsa, dan bahasa.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka tidak sepakat dalam segala hal, tetapi mereka sepakat tentang suatu yang lebih penting: tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan Indonesia," kata Dasco yang didampingi oleh dua pimpinan DPR lain yakni Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.
Dasco menyebut para pemuda dahulu tidak menunggu keadaan mudah untuk bersatu. Menurut dia, mereka justru menyadari masa depan tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri.
"Itulah keberanian politik generasi 1928, menempatkan cita-cita bangsa di atas batas kelompok, dan keberanian semacam itu kembali dituntut dari kita hari ini," kataKetua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Ia menambahkan dunia saat ini juga tengah bergerak dari ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Menurut Dasco, ketegangan Timur Tengah kini merambat melampaui wilayah konflik, mulai dari harga energi, biaya pengangkutan, rantai pasok, inflasi, dan berujung ke dapur keluarga Indonesia.
Ia berpendapat persaingan kekuatan besar, perebutan teknologi, dan perubahan arah perdagangan dunia juga mempersempit ruang bagi negara yang tidak siap.
Begitu pula di Indonesia, ada dinamika Laut Cina Selatan, keamanan pelayaran, kejahatan lintas batas, dan ancaman siber. Termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), asap lintas batas, banjir, cuaca ekstrem, serta ancaman pangan.
"Karena itu, persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. la harus menjelma menjadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil," katanya.
Bertepatan dengan 98 tahun Sumpah Pemuda, pada hari ini masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.
Di antaranya meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kemudian menuntut pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik praktis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lalu menuntut penurunan biaya pendidikan dan meminta pemerintah memberikan akses layanan dasar yang merata. Selanjutnya meminta penghentian penggunaan instrumen hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Poin yang tak kalah penting adalah meminta pemerintah agar memberikan jaminan dan pelindungan terhadap kebebasan bersuara, mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Merespons itu, pemerintah mengklaim siap menampung aspirasi yang disampaikan massa aksi lewat demonstrasi yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut.
