Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempatkan kedaulatan difusi sebagai prioritas utama dalam pengembangan kecerdasan artifisial (AI). Konsep ini menekankan bahwa pemanfaatan AI harus menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, bukan berhenti di segelintir kalangan saja.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, di sela gelaran Bali Tech Week 2026 di Denpasar, saat menerangkan fokus utama Komdigi dalam pemetaan kerangka kedaulatan AI.
"Kedaulatan difusi adalah kemampuan Indonesia memastikan AI benar-benar dimanfaatkan sampai ke pelosok, bukan hanya oleh segelintir orang. Tujuannya jelas, yaitu kecerdasan kolektif dan kesejahteraan umum," ujar Edwin.
Edwin mencontohkan pembangunan pusat data dengan kapasitas komputasi besar yang beroperasi di atas tanah Indonesia, serta menggunakan listrik dan air dari alam Indonesia. Menurutnya, manfaat kehadiran pusat data itu harus kembali kepada masyarakat.
"Petani di Batusangkar, nelayan di Ternate, guru di Sabang, dan kepala suku di Wamena harus punya akses dan bisa mengambil manfaat dari AI. Kalau tidak, apa artinya kedaulatan?" ujarnya.
Edwin menegaskan, Komdigi berfokus mencegah teknologi memperlebar kesenjangan sosial maupun menaikkan koefisien Gini. Menurutnya, kegagalan institusi dalam mendorong inklusivitas teknologi tidak boleh kembali terulang dalam era transformasi digital saat ini.
Baginya, tantangan terbesar AI bukan terletak pada persaingan infrastruktur global, melainkan pada aspek pemerataan dampaknya.
"Bukan soal membangun model AI terbesar atau mengejar perlombaan chip dunia, melainkan memastikan apakah AI yang dibangun hari ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkannya," ujarnya.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. (Dok. Bali Tech Week 2026) |
Sikap ini sejalan dengan konsep Meaningful AI yang diperkenalkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid lewat ajang XI International Scholas Chairs Congress 2026 pada 4 September lalu.
Meutya memaparkan konsep Meaningful AI sebagai pemanfaatan teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui lima dimensi utama, yakni produktivitas, pelayanan publik, inklusi, daya saing, dan ketahanan.
Khusus pada dimensi inklusi, fokus diarahkan pada perluasan akses masyarakat terhadap pengetahuan, peluang ekonomi, serta layanan dasar.
Guna memperkuat pijakan hukum, Komdigi tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (KA) 2026-2029 dan Etika KA yang kini memasuki tahap pengajuan ke Presiden.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah (kiri), dan Direktur Ekonomi Digital Komdigi, Umri (kanan). (Dok. Bali Tech Week 2026) |
Panduan lintas sektor ini turut didukung sejumlah program konkret, salah satunya Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) yang telah menghubungkan 10 kota dan mencatatkan investasi startup lebih dari Rp429,5 miliar, dengan target menembus Rp1 triliun pada akhir 2026.
Inisiatif tersebut disempurnakan lewat program AI Talent Factory yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dari kampus ternama-seperti UB, ITS, UGM, dan Polinema Padang-untuk memecahkan persoalan riil di pemerintahan maupun industri.
Untuk pelaku usaha kecil, Komdigi menggelar pelatihan AI praktis di Wonogiri, Jawa Tengah yang diikuti 150 UMKM, disusul kegiatan yang sama di Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kami tidak ingin UMKM ketinggalan langkah. UMKM harus secepatnya beradaptasi dengan AI sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang muncul di dunia digital," kata Edwin di Wonogiri, Juni lalu.
Adopsi AI di Indonesia diakui sudah tinggi untuk kalangan tertentu. Laporan Microsoft Work Trend Index 2026 mencatat 33 persen pekerja Indonesia masuk kategori Frontier Professionals atau kelompok pengguna AI tingkat lanjut, sebanyak dua kali lipat rata-rata global sebesar 16 persen.
Laporan yang sama mencatat 72 persen pengguna AI di Indonesia kini mampu menghasilkan pekerjaan yang setahun lalu belum bisa dikerjakan dengan rerata global sebesar 58 persen.
Kini, tantangan berikutnya adalah memperluas kemampuan itu hingga ke luar kota besar, perusahaan besar, dan kelompok pekerja berpendidikan tinggi.
Risiko ketimpangan juga menjadi perhatian lembaga internasional. Pada Februari 2026, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperkirakan AI dapat menambah pertumbuhan ekonomi global hingga 0,8 poin persentase.
Sementara, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pada Oktober 2026 mengingatkan, bahwa AI dapat memperlebar jarak antara negara maju dan negara berkembang bila negara bersikap pasif.
Menghadapi tantangan global itu, Meutya menegaskan bahwa arah pengembangan AI di Indonesia tidak hanya soal teknologi.
"Masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh algoritma, kapasitas komputasi, atau besarnya investasi. Masa depan AI juga ditentukan oleh nilai-nilai yang kita pertahankan, pilihan yang kita buat, dan tanggung jawab yang kita emban," ujar Meutya.
(adv/adv)
