Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menyatakan bahwa daerah yang kembali terdampak bencana susulan dapat menetapkan status tanggap darurat.
Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, terutama perbaikan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, meskipun penanganan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas dapat menetapkan kembali status tanggap darurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga terkait untuk bergerak lebih cepat. Sebab, penanganan melalui mekanisme tanggap darurat dapat menghindari proses administrasi yang panjang, seperti pengadaan melalui lelang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan.
"Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," kata Tito.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut akan mengeluarkan surat sebagai arahan bagi daerah terdampak bencana susulan untuk menerapkan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
Melalui arahan ini, Pemda dapat mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara kementerian/lembaga juga dapat mempercepat dukungan penanganan.
"Agar bisa dilakukan percepatan, proses tadi, Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat, kementerian/lembaga juga demikian," tambahnya.
Selain penanganan bencana susulan, pemerintah pusat juga memperkuat dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.
Saat ini, pemerintah menyiapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun. Dari 33 kementerian/lembaga yang terlibat, sebanyak 29 di antaranya telah memperoleh anggaran pada 2026, dengan empat lainnya tidak mengajukan tambahan karena masih dapat menggunakan anggaran yang tersedia.
Kemudian, pemerintah juga telah memberikan penguatan fiskal kepada daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara baik bagi daerah terdampak maupun yang tidak.
Tito mengakui, penanganan pascabencana Sumatra adakah pekerjaan besar karena mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pun dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan masing-masing daerah.
Dalam percepatannya, ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mendata kebutuhan yang belum tertangani. Persoalan yang dapat diselesaikan menggunakan anggaran daerah agar segera dikerjakan, sedangkan kebutuhan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dapat dikoordinasikan melalui Satgas PRR.
Tito memastikan pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang terdampak bencana sebelumnya maupun bencana susulan.
"Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana November [tahun] lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan," pungkasnya.
Dalam kunjungan itu, Tito turut menyerahkan bantuan penanganan bencana di wilayah Pidie Jaya dan sekitarnya berupa satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR, serta sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
Bantuan juga mencakup tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang di Pidie Jaya. Selain itu, diserahkan pula bantuan dari Kementerian Sosial berupa paket sembako dan bantuan logistik darurat.
(rea/rir)