Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan bahwa eksistensi lembaganya harus diukur dari perjuangan terhadap suara masyarakat di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sultan di acara Senator Manyapa 2026 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (5/11).
Sultan mengatakan politik representasi tak boleh berhenti pada penyerapan aspirasi dan turun ke bawah, melainkan sejauh apa kesejahteraan masyarakat dengan memperjuangkan suara mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah ukuran keberadaan DPD. Bukan berapa kali bersidang, berapa kali kunjungan yang kami lakukan, dan berapa kali rekomendasi yang kami terbitkan. Ukurannya adalah kehidupan masyarakat lebih baik setelah suara mereka diperjuangkan?" Ujar Sultan.
Dia mengaku memahami pesimisme publik dari kewenangan DPD. Baginya, kritik dan pesimisme tak harus dijawab dengan berlebihan. Kritik harus dijawab dengan kerja langsung.
"Kehormatan lembaga tidak diukur dari besarnya kewenangan. Tapi juga ketajaman argumentasi, kekuatan data, keberanian memperjuangkan kepentingan daerah, dan kemampuan membangun kolaborasi," katanya.
Sebagai contoh, dalam setahun terakhir, DPD mengumpulkan 13.519 aspirasi dan ditindaklanjuti. Namun, kata Sultan, itu tidak cukup. Aspirasi hadis memiliki jejak tindak lanjut.
"Karena itu pada periode kami, berkomitmen menghadirkan parlemen yang representatif dan terbuka," katanya.
(thr/agt)