Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah bakal membuka penyelidikan terhadap kasus penembakan warga di Pidie, Aceh.
Yusril menegaskan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah tersebut.
"Dari pihak kita sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini," kata Yusril usai menghadiri Rapat Senat Terbuka dalam rangka Milad ke-65 UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, Kamis (5/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril mengaku telah berkoordinasi langsung dengan sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Panglima TNI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
"Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga Menko Polkam. Nanti saya akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Yusril tak lupa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban tewas serta mendoakan kesembuhan bagi warga sipil yang tengah menjalani perawatan.
Ia memandang peristiwa penembakan ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi penanganan situasi serupa di masa mendatang. Hal itu penting dilakukan supaya tidak ada lagi penanganan yang berujung pada kekerasan fisik dan jatuhnya korban jiwa.
Lihat Juga : |
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan penembakan di tengah perayaan maulid nabi mencederai rasa keadilan, keamanan dan perdamaian di Aceh. Menurut mereka, kekerasan terhadap warga sipil terlebih dalam momentum keagamaan dan tradisi masyarakat merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
"Tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh," sebagaimana dikutip dari akun Instagram @kontras_aceh.
Jika penembakan tersebut dipicu oleh pengibaran bendera Bulan Bintang, KontraS mengingatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara tegas mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh pascaperdamaian.
"Persoalan simbol daerah, termasuk pengibaran bendera Bulan Bintang, harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun kekhususan Aceh," ungkapnya.
Atas dasar itu, KontraS Aceh mendesak aparat penegak hukum termasuk lembaga HAM untuk membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas kronologi, motif, dan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan di Tiro, Pidie. Mereka juga mendesak aparat keamanan untuk menghentikan tindakan represif dan kekerasan dalam menyikapi persoalan.
Sebelumnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11) berlangsung mencekam. Prajurit TNI diduga membubarkan massa dengan senjata api sehingga menewaskan seorang warga.
Diduga, pembubaran dilakukan lantaran warga yang merayakan maulid menaikkan bendera Bulan Bintang di musala tempat perayaan maulid.
TNI AD mencatat 14 warga menjadi korban dalam penertiban penurunan bendera Bulan Bintang. Dari jumlah itu, satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka.
Selain itu, enam personel TNI mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.
TNI AD menyebut korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru.
"TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono melalui keterangan tertulis.
(dra/ryn)