Badan Pusat Statistik (BPS) menyerahkan penghargaan Anindhita Wistara Data untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Lainnya kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) di Jakarta, Rabu (11/11).
Kinerja ketiga lembaga tersebut menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026.
Dalam acara penganugerahan tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi partisipasi aktif seluruh instansi pemerintah, termasuk lembaga negara, dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026.
Menurutnya, penguatan statistik sektoral merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
"Kami mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penerima Anindhita Wistara Data. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data serta memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola statistik yang semakin baik melalui Sistem Statistik Nasional," ujar Amalia.
Penghargaan Anindhita Wistara Data diberikan berdasarkan hasil EPSS kepada instansi yang menunjukkan praktik baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Pada kategori lembaga negara, Setjen DPR RI meraih peringkat terbaik pertama atas pengembangan Portal Satu Data DPR RI yang dilengkapi layanan Application Programming Interface (API), serta didukung sumber daya manusia yang kompeten dan kolaborasi kelembagaan.
Selanjutnya, BPK menjadi terbaik kedua melalui praktik baik standardisasi data, penjaminan kualitas, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia statistik untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan keuangan negara.
Sementara itu, Setjen DPD RI menempati terbaik ketiga atas penguatan pengelolaan statistik melalui kolaborasi Forum Satu Data, optimalisasi peran Walidata, dan pengembangan pemanfaatan Big Data.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menyampaikan bahwa dengan statistik yang berkualitas, objektif, dan tepercaya, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat.
"Statistik membantu kita memahami keadaan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan dapat berangkat dari kebutuhan masyarakat," kata Rini.
EPSS sendiri merupakan evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara komprehensif meliputi lima dimensi, yaitu penerapan prinsip satu data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional yang berkelanjutan.
Penilaiannya terdiri atas 19 aspek dan 38 indikator pada lima kategori, yakni kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui Penganugerahan Anindhita Wistara Data, BPS menegaskan pentingnya penguatan statistik sektoral sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berbasis data.
Ketersediaan statistik yang berkualitas di lingkungan lembaga negara diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi lembaga, pengawasan, pemeriksaan, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih terukur.
(adv/adv)