Jakarta, CNN Indonesia -- Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka untuk menduduki kursi Wakil Presiden RI terus diiringi dengan sejumlah polemik hingga akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Jejak politik Gibran di kancah nasional dimulai setelah namanya mencuat menjadi kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Saat itu, Gibran masih menjabat Wali Kota Solo dan berusia 36 tahun. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, syarat usia calon wakil presiden (cawapres) minimal 40 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peluang Gibran maju sebagai cawapres kemudian terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023.
Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat menjadi capres atau cawapres apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Namun, putusan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai membuka jalan bagi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang ketika itu masih berusia 36 tahun untuk maju sebagai cawapres.
Ini adalah awal krisis yang menerpa Gibran.
Kontroversi semakin besar lantaran Ketua MK saat itu, adalah Anwar Usman yang merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi.
Hubungan keluarga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan dalam pengambilan putusan yang berdampak langsung terhadap peluang pencalonan Gibran.
Buntutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara tersebut. Anwar dicopot dari jabatan Ketua MK, meski tetap menjadi hakim konstitusi.
Kendati demikian, putusan MK Nomor 90 tetap berlaku dan menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Berselang beberapa hari atau pada 21 Oktober 2023, Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo.
Sehari kemudian yakni pada 22 Oktober 2023, Prabowo pun resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.
[Gambas:Video CNN]
Pengumuman itu disampaikan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan setelah bertemu para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Lalu, tiga hari berselang, tepatnya pada 25 Oktober 2023, Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres-cawapres.
Namun, pencalonan tersebut tidak lepas dari kritik publik. Selain persoalan perubahan aturan batas usia melalui putusan MK, publik juga menyoroti posisi Jokowi yang masih menjabat presiden ketika putra sulungnya maju sebagai cawapres.
Sejumlah pihak menilai pencalonan Gibran memperlihatkan potensi terjadinya praktik politik dinasti. Di sisi lain, kubu pendukung Prabowo-Gibran menyatakan pencalonan tersebut sah karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan diproses oleh KPU.
Singkat cerita, KPU kemudian menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan nomor urut 2 tersebut memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen dari total suara sah nasional. Mereka berhasil mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran ini turut diiringi kontroversi. Dua pasangan pesaing mereka mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK.
Dalam gugatannya, kedua pasangan itu mempersoalkan sejumlah hal, termasuk dugaan intervensi kekuasaan, bantuan sosial hingga pencalonan Gibran yang dinilai bermasalah.
Kendati demikian, dalam putusannya pada 22 April 2024, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dengan demikian, kemenangan Prabowo-Gibran tetap berlaku.
Gibran Resmi Dilantik
Prabowo dan Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. (Arsip Tim Media Prabowo Subianto)
Prabowo dan Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR.
Dengan pelantikan itu, Gibran mencatatkan sejarah sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Sebab, ia baru berusia 37 tahun saat dilantik.
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan menandai dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029.
Meski telah resmi menjabat, persoalan terkait pencalonan Gibran tidak sepenuhnya mereda. Salah satu yang terus menjadi sorotan ialah riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Persoalan pendidikan Gibran pun akhirnya kembali mencuat setelah sejumlah pihak menempuh jalur hukum untuk menggugat keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Pada 20 September 2026, sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK. Gugatan itu pada intinya mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres mendampingi Prabowo.
Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, sejumlah purnawirawan TNI, serta warga lainnya.
38 hari krisis
Krisis sesungguhnya terjadi pada 6 Oktober 2026, saat MK mengeluarkan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK memang menyatakan permohonan gugatan itu tidak dapat diterima.
MK juga menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wapres.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan tingkat SMA.
Selain itu, MK juga menyebut dokumen lain seperti certificate of attendance yang dimiliki Gibran bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Pertimbangan hukum itu langsung memantik isu soal sah atau tidaknya status Gibran. Namun, krisis ini masih bisa ditahan karena pada saat yang sama, DPR RI sedang reses.
Proses politik di parlemen tak dapat dilakukan. Akan tetapi, selama masa reses, muncul temuan lain, yakni soal asal-usul pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres.
Diduga kuat sejumlah anggota DPR, pasal itu diselundupkan untuk memuluskan pencalonan Gibran. Sebab, pasal itu mengecualikan syarat bukti kelulusan itu dikecualikan bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri.
Sorot kritik dan kecurigaan terkait legalitas pencalonan Gibran menggelinding semakin kian besar ketika pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam putusannya, MA juga memerintahkan pejabat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat tersebut.
Putusan MK dan MA itu lantas memicu desakan sejumlah anggota DPR agar status Gibran sebagai wakil presiden dipersoalkan melalui mekanisme politik di parlemen.
Sejumlah anggota DPR pun mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Langkah tersebut membuka kemungkinan proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila memenuhi persyaratan konstitusional.
Di tengah polemik tersebut, Gibran diketahui menemui Prabowo pada 10 November 2026. Pertemuan keduanya itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Sementara itu, pada 11 November 2026 sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan berasal dari anggota PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Di hari yang sama, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Surat tersebut disebut diserahkan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Hingga akhirnya pada hari ini, 12 November 2026 atau 38 hari setelah putusan MK, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Surat itu diserahkan Gibran ke MPR RI.
Penyerahan surat pengunduran diri Wapres Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangannya.
"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
Selanjutnya, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran. Muzani mengatakan rapat akan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.
"MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata dia di kompleks parlemen.
Muzani mengatakan rapat gabungan akan memutuskan empat hal. Pertama, tanggal atau jadwal pelaksanaan paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Kedua, rapat gabungan juga akan memutuskan agar MPR segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres yang akan dipilih di Paripurna.
Ketiga, rapat gabungan sekaligus membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
