MPR Kembali Rapat Gabungan Bahas Jadwal Paripurna Pemilihan Wapres

CNN Indonesia
Senin, 16 Nov 2026 12:25 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR
MPR RI menggelar rapat gabungan untuk membahas ulang jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru. (ANTARA FOTO/Fauzan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar rapat gabungan untuk membahas ulang jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokahman mengatakan rapat akan digelar Senin (16/11) menyusul rencana perubahan jadwal paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Ya jadi Informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan rapim dan ragab, ya. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir," kata Habib di kompleks parlemen, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, saat ini ada sejumlah usulan dari fraksi di MPR agar pelaksanaan paripurna dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember.

ADVERTISEMENT

Perubahan jadwal diusulkan karena jadwal yang berbenturan dengan agenda internal DPR maupun DPD, seperti rapat komisi hingga kunjungan kerja.

"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," katanya.

Persiapan verifikasi

Habib menambahkan, pihaknya juga mengusulkan agar proses persiapan administrasi bisa dilakukan lebih dini bagi calon wakil presiden yang diusulkan Presiden. Sebab menurut dia, waktu 14 hari dinilai tak cukup untuk melakukan proses verifikasi.

"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," kata Habib.

"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. ljazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," imbuhnya.

(thr/isn)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA