Sidang Etik Listyo Sigit Kasus Penyadapan Prabowo Digelar Pekan Depan

CNN Indonesia
Selasa, 17 Nov 2026 12:39 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat personel Polri di Mabes Polri pada Selasa (30/6).  Pada periode ini, total ada sebanyak 41.578 personel Polri memperoleh kenaikan pangkat, termasuk 87 perwira tinggi (Pati) Polri
Mabes Polri bakal melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. (Arsip Polri)
Jakarta, CNN Indonesia --

Mabes Polri bakal melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang etik tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, ia belum mengungkap lebih jauh ihwal tanggal pasti pelaksanaan sidang. Termasuk susunan Majelis Sidang KKEP terhadap Listyo.

ADVERTISEMENT

"Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tuturnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

[Gambas:Video CNN]

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sementara Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

(tfq/isn)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA