Kapolri Teken Aturan Baru soal Kode Etik: Sidang Bisa Digelar Daring

CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2026 12:55 WIB
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol baru yang mengatur sidang KKEP Polri secara daring dan mekanisme penyusunan majelis.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Aturan tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada Senin, 16 November 2026 kemarin, sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam aturan terbaru itu, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dapat digelar secara daring. Hal itu diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merujuk ketentuan yang ada, terduga pelanggar etik dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis KKEP.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," sebagaimana ditulis dalam Perpol tersebut.

Selain mengatur pelaksanaan sidang secara daring, aturan baru itu juga mengatur mekanisme penyusunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Pangkat Ketua dan Anggota Majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Aturan ini juga yang menjadi ketentuan dalam penentuan Majelis KKEP untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

[Gambas:Video CNN]

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

(tfq/wis)
LIHAT SELENGKAPNYA