Dasco Pimpin Rapat Pleno RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR

CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2026 13:42 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibad
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Komisi III DPR, Rabu (18/11). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Komisi III DPR, Rabu (18/11).

Dasco didampingi pimpinan Komisi III DPR lain, termasuk Ketua Komisi yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adapun acara rapat kerja pada hari ini yaitu satu laporan panitia kerja RUU Perampasan Aset," kata Dasco membuka rapat di kompleks parlemen.

Selain menerima laporan, rapat sekaligus menerima pandangan mini fraksi terkait pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut untuk dibawa ke paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.

ADVERTISEMENT

"Tiga, pengambilan keputusan tingkat satu dan penandatanganan naskah RUU dan penjelasan," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman memastikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah rampung. Habib mengatakan total ada 397 butir daftar inventarisir masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah itu terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," katanya.

(fra/thr/fra)
LIHAT SELENGKAPNYA