18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Disahkan Paripurna DPR Hari Ini

CNN Indonesia
Kamis, 19 Nov 2026 08:16 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR
DPR RI akan menggelar rapat Paripurna ke-13 untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (19/11). (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027, dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11) hari ini.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah merilis jadwal pengesahan RUU yang sehari sebelumnya telah disahkan pada tingkat satu di Komisi III DPR.

"Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian dikutip dari jadwal resmi Setjen DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat rencananya akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB.

ADVERTISEMENT

Seluruh fraksi DPR sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).

Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.

(thr/isn)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA