UU Perampasan Aset Jamin Kembalikan Kerugian Korban Penipuan

CNN Indonesia
Kamis, 19 Nov 2026 12:21 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR
Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan menjamin pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian.

Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan banyak kasus korupsi atau kasus kejahatan lain yang hanya menghukum pelaku pidana penjara sementara aset hasil kejahatan tidak dikembalikan.

"Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," kata Habib di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI, Kamis (19/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habib mencontohkan kasus kejahatan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas seperti kasus penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan travel umrah dan haji.

Oleh karena itu, kata Habib, UU Perampasan Aset ini akan mengatur pengembalian kerugian masyarakat secara adil.

ADVERTISEMENT

"Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat melalui sistem peradilan," lanjutnya.

UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang II 2026 - 2027, Kamis (19/11).

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

[Gambas:Video CNN]

Enam tindak pidana di luar korupsi yang disepakati DPR dan pemerintah meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Untuk kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto.

(knf/isn)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA