Dasco Mendadak Telepon Menkomdigi saat Tampung Keluhan Ojol di DPR

CNN Indonesia
Jumat, 20 Nov 2026 08:58 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diskusi dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia atau FDTOI membahas masalah pengaturan biaya makanan dan barang. Dalam diskusi itu, Dasco sempat menhubungi Menkomdigi Meutya Viada Hafid untuk memberi atensi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kemkomdigi berdiskusi dengan FDTOI terkait pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang layanan transportasi daring. Detikcom/Matius Alfons
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang diskusi dan koordinasi dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) terkait pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang pada layanan transportasi daring.

Permintaan tersebut disampaikan Dasco saat menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui sambungan telepon di tengah audiensi bersama perwakilan FDTOI di parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

"Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi," kata Dasco dalam percakapan telepon tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

FDTOI, dia menjelaskan, terdiri atas pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat sehingga perlu difasilitasi untuk menyampaikan masukan dan berkoordinasi dengan kementerian.

[Gambas:Video CNN]

ADVERTISEMENT

Dasco kemudian meminta agar FDTOI diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Komdigi mengenai mekanisme pengaturan tersebut ke depan.

"Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan," ujar Dasco.

Menanggapi permintaan itu, Meutya menyatakan Komdigi bersedia menerima masukan dari FDTOI.

"Nanti kita terima masukannya," kata Meutya.

Adapun jajaran wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati menerima audiensi FDTOI di Gedung DPR.

Dalam audiensi itu, FDTOI menyampaikan keluhan terkait pekerjaan mereka, terutama terkait dampak kebijakan pemangkasan komisi maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Koordinator FDTOI, Yos Shanto, mengungkapkan bahwa penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen justru membuat orderan jauh lebih sepi karena aplikator memangkas berbagai program promo dan fasilitas benefit seperti perlindungan order fiktif.

Karena dinilai belum berjalan optimal di lapangan, para pengemudi meminta DPR mengakomodasi keluhan tersebut untuk mengevaluasi kembali aturan potongan komisi tersebut.

(antara/gil)
LIHAT SELENGKAPNYA