Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang diskusi dan koordinasi dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) terkait pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang pada layanan transportasi daring.
Permintaan tersebut disampaikan Dasco saat menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui sambungan telepon di tengah audiensi bersama perwakilan FDTOI di parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
"Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi," kata Dasco dalam percakapan telepon tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FDTOI, dia menjelaskan, terdiri atas pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat sehingga perlu difasilitasi untuk menyampaikan masukan dan berkoordinasi dengan kementerian.
ADVERTISEMENT
Dasco kemudian meminta agar FDTOI diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Komdigi mengenai mekanisme pengaturan tersebut ke depan.
"Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan," ujar Dasco.
Menanggapi permintaan itu, Meutya menyatakan Komdigi bersedia menerima masukan dari FDTOI.
"Nanti kita terima masukannya," kata Meutya.
Adapun jajaran wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati menerima audiensi FDTOI di Gedung DPR.
Dalam audiensi itu, FDTOI menyampaikan keluhan terkait pekerjaan mereka, terutama terkait dampak kebijakan pemangkasan komisi maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Koordinator FDTOI, Yos Shanto, mengungkapkan bahwa penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen justru membuat orderan jauh lebih sepi karena aplikator memangkas berbagai program promo dan fasilitas benefit seperti perlindungan order fiktif.
Karena dinilai belum berjalan optimal di lapangan, para pengemudi meminta DPR mengakomodasi keluhan tersebut untuk mengevaluasi kembali aturan potongan komisi tersebut.
(antara/gil)