Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, capaian ekonomi Indonesia merupakan hasil akumulasi kinerja pemerintah pusat dan seluruh daerah.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk 'Daerah Kuat Indonesia Berdaulat' di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11).
"Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan Indonesia memiliki sejumlah modal untuk menjadi negara maju, mulai dari kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia pun meminta kepala daerah memahami empat komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor.
ADVERTISEMENT
Keempat komponen tersebut, menurut Tito, dapat menjadi acuan bagi Pemda dalam menyusun kebijakan sekaligus mengukur perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Pada komponen konsumsi rumah tangga, ia menyebut daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator penting. Tingkat konsumsi yang kuat menunjukkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan konsumsi yang rendah dapat mengindikasikan persoalan daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.
Tito juga meminta Pemda mengarahkan belanja pemerintah agar mampu menggerakkan peredaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, penyerapan anggaran daerah perlu memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi.
Dalam hal investasi, ia meminta kepala daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan penguatan pelayanan publik. Pemda juga diminta mencegah praktik pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investasi.
Menurut Tito, investasi dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan sejumlah sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, serta pariwisata.
Ia juga mendorong daerah mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar ekspor.
Tito mencontohkan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Ia menilai upaya tersebut dapat menjadi salah satu cara bagi daerah untuk mengembangkan potensi produk lokal.
"Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor," pungkasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan pemerintah daerah dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(rir)