Pakar hukum tata negara Mahfud MD mewanti-wanti pelaksanaan paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember mendatang berisiko tidak sah.
Menurut Mahfud, status hukum itu terjadi jika MPR per Kamis (19/11) belum menerima dua nama usulan calon wakil presiden dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud dalam unggahannya di akun media sosial Instagram, Jumat (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, kata Mahfud, hitungan 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna adalah bukan hitungan kalender, melainkan hari kerja.
ADVERTISEMENT
Sehingga, 14 hari sebelum paripurna bukan jatuh pada 25 November, melainkan pada Kamis (19/11) lalu.
"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah hari kerja, bukan hari kalender," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar MPR memundurkan rencana pelaksanaan paripurna pada 9 Desember mendatang. Sebagai gantinya, kata dia, Paripurna dijadwalkan kembali 14 hari kerja setelah Presiden Prabowo menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.
"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja," kata pria yang pernah berkarier di tiga pilar demokrasi---Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif tersebut.
"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," sambungnya.
Berikut pernyataan lengkap Mahfud terkait hal itu:
Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.
Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya:
1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.
2. (Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.
3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.
5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).
6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati- hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
(thr/kid)