Doli Golkar Usul Paripurna Wapres Agar Diundur
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan rencana sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) baru yang dijadwalkan Rabu (9/12) untuk mundur demi menghindari risiko cacat prosedur.
Hal itu disampaikannya menyusul pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengatakan jadwal tersebut tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja jika Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua nama pada Rabu (25/11).
"Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna," kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Doli, prosedur penetapan jadwal sidang paripurna untuk melantik wakil presiden baru jelas dalam ketentuan UU bahwa presiden harus kirim dua nama usulan cawapres ke MPR 14 hari sebelum sidang paripurna. Adapun, hari yang dimaksud adalah hari kerja.
"Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja," ucap dia yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.
Doli mengatakan, jika paripurna tetap diselenggarakan Rabu (9/12), maka seharusnya Presiden Prabowo mengirim usulan dua nama cawapres pada Kamis (19/11).
Namun, pada kenyataannya, kata Doli, hingga melewati waktu Kamis (19/11), Prabowo belum menyampaikan dua usulan nama cawapres ke MPR. Apalagi saat ini, dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh," kata Doli.
Oleh karena itu, Doli berharap MPR dapat memerhatikan proses pelantikan wakil presiden agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif," katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, tenggat waktu 14 hari itu mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.
Sehingga, jika sidang paripurna ditetapkan pada Rabu (9/12) dan hitung mundur 14 hari sebelumnya sesuai hari kerja, maka seharusnya Prabowo menyerahkan usulan dua nama cawapres paling lambat pada Kamis (19/11), bukan Rabu (25/11).
Menurut Mahfud, jika Prabowo belum menyerahkan usulan nama hingga Kamis (19/11), maka sidang paripurna pada Rabu (9/12) mendatang berpotensi tidak sah.
(knf/kid/bac)