Ketua DPD Jelaskan Maksud Usulan Wapres Lebih dari Satu
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan maksud usulannya terkait ide posisi Wakil Presiden (Wapres) RI dijabat lebih dari satu orang.
Sultan mengklaim gagasan itu sudah pernah disampaikan sejak tahun 2019. Ia mengaku ide ini merupakan hasil pemikirannya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional.
"Mengapa saya berpikir begitu? Karena Indonesia negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan hingga kesultanan. Karenanya, Sultan mengaku terbersit ide untuk membuat sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat-daerah dan memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah. Oleh sebab itu, Sultan menyebut ide Wapres RI lebih dari satu dan dibagi sesuai wilayah diharapkan dapat menjadi keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah.
"Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi. Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga," tuturnya.
Sultan beralasan dirinya sengaja kembali melontarkan ide tersebut agar dapat diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Siapa tahu, kata dia, dari diskusi tersebut muncul pemikiran lain yang jauh lebih baik.
Ia tidak menampik bahwa gagasan Wapres RI lebih dari satu bukanlah hal yang lumrah ataupun jauh dari sistem yang kita kenal sekarang. Terlebih, isu ini muncul kembali ketika perhatian publik sedang tertuju pada posisi Wapres yang sedang kosong.
"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut," jelasnya.
"Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa ide tersebut juga bukan untuk diterapkan sekarang. Ia memastikan bahwa sistem ketatanegaraan sudah diatur secara rinci dalam konstitusi.
Sehingga setiap perubahan harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
"Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, Sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana," pungkasnya.