BOPI Ingatkan Klub untuk Tidak Membangkang

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah PT Liga meyatakan bahwa mereka akan melaksanakan kompetisi Liga Super Indonesia dengan 18 klub, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) memilih untuk menyerahkan langkah selanjutnya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Akan kami kembalikan kepada pengambil kebijakan tertinggi yang menjalankan fungsi pengawasan," kata Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis siang (2/4).

Sebelumnya, pimpinan BOPI, Noor Aman, memutuskan bahwa Persebaya dan Arema Cronus tidak lolos verifikasi untuk mengikuti LSI 2015 karena masalah legalitas. Salah satunya adalah karena Persebaya memiliki Surat Izin Usaha Perusahan (SIUP) bukan untuk kegiatan olahraga dan juga bermasalah dalam masalah kepemilikan klub. Masalah dualisme kepemilikan juga menjadi alasan BOPI mencoret Arema Cronus dari kompetisi musim ini.

Heru mengatakan BOPI tidak akan langsung memberhentikan kompetisi apabila PT Liga tetap menyertakan dua klub yang tidak mendapat rekomendasi tersebut. "(Jika demikian) Kami akan melakukan pelaporan. Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi) pasti melakukan sesuatu."

"Hal seperti itu bisa dianggap pembangkangan. Hati-hati, Menpora bisa bertindak lebih jauh," katanya.

Sementara itu, soal pemberian surat rekomendasi berjalannya kompetisi untuk kepolisian, Heru mengaku bahwa hal tersebut langsung diurusi Kemenpora.

"Yang saya dengar juga Pak Gatot (Dewa Broto, Juru Bicara Kemenpora) akan mengirimkan surat ke Presiden dan Wakil Presiden," ucapnya.

Di samping mencoret Persebaya dan Arema, BOPI menyatakan lima klub lainnya, yaitu Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya, lolos secara bersyarat yaitu diberikan waktu selama setengah putaran kompetisi untuk melengkapi persyaratan.

"Tambahan lima bulan bukan karena kompromi, tapi lebih karena mereka telah berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Tapi kalau sampai putaran pertama mereka tidak bisa menyelesaikan, maka izin bisa dicabut."

"ISL sendiri telah berlangsung tujuh tahun. Sebelumnya, kami memang melakukan verifikasi namun sering melakukan kompromi. Saat ini kami lebih ketat karena tidak ingin penurunan prestasi terus berlangsung," ujar Gatot.

(vws)