Kasus FIFA, Suap Australia untuk Piala Dunia 2022 Diselidiki

Canberra, CNN Indonesia -- Kepolisian Australia akan melakukan investigasi terkait kemungkinan federasi sepak bola Australia (FFA) melakukan suap sebesar 500 ribu dolar AS ke mantan wakil presiden FIFA, Jack Warner.

Organisasi sepak bola Australia mengaku telah membayar uang tersebut sebagai bagian dari "kewajiban" mereka guna memenangkan persaingan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Dan FFA mengaku Warner telah menyalahgunakan uang tersebut.

Pilihan Redaksi Mengenal Sosok Informan FIFA Senator Australia Tuntut FIFA Kembalikan Dana Tuan Rumah PD Legenda Brasil Sebut FIFA 'Sarang Tikus'

Mantan anggota pemenangan tuan rumah Piala Dunia 2022, Bonita Mersiades, dan Senator Nick Xenophon, telah mengajukan permintaan tertulis kepada pihak kepolisian federal Australia (AFP) untuk menyelidiki hal tersebut.

"Benar, dan kami akan menindaklanjuti surat tersebut," ujar salah satu sumber di AFP seperti dikutip dari The Guardian.

Mersiades sendiri mundur dari tim pemenangan, satu tahun sebelum pengambilan suara dilakukan. ia mengaku tidak nyaman dengan strategi tim yang mengeluarkan uang banyak untuk mempengaruhi anggota FIFA.

Ia juga merupakan salah satu sumber yang bekerjasama dengan Michael Garcia, pengacara yang melakukan investigasi terkait kasus suap tersebut. Namun kesaksian dan bukti yang diajukan Mersiades tak dianggap oleh hakim etik, Hans-Joachim.

Sementara itu Xenophon mengecam kepemimpinan Blatter di FIFA dan meminta pemungutan suara ulang terkait penunjukkan tuan rumah Piala Dunia 2022.

Di lain pihak, dalam kesimpulannya tahun lalu, Hakim Hans-Joachim menyatakan memang ada kesalahan dalam proses penunjukkan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Namun, lanjutnya, hal itu tidak cukup kuat untuk membuka kasus tersebut.

Tak lama setelah kesimpulan tersebut keluar, Garcia menyatakan mengundurkan diri. Ia mengaku kecewa lantaran hasil investigasinya diartikan dengan tidak semestinya.

Menurut berita yang dituliskan The Guardian, FFA menyatakan tak ada yang salah dalam perebutan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 itu. Pembayaran pada 2010 itu memang untuk pembangunan pusat olahraga di Kepulauan Karibia. (vri)