Kemenpora: Sanksi FIFA Tak Perlu Diratapi Berlebihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyebutkan bahwa sanksi FIFA tidak perlu diratapi secara berlebihan karena momen ini bisa dijadikan landasan untuk pembenahan persepakbolaan nasional.

Pilihan Redaksi Kemenpora: Sinyal Presiden Tegas, Benahi Sepak Bola Todung Mulya Lubis: Reformasi Total PSSI Pimpinan FA: Sepp Blatter Akan Dipaksa Mundur

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kemenpora sebagai tanggapan atas munculnya sanksi FIFA untuk Indonesia, Kemenpora dalam butir ke-10 menyebutkan bahwa sanksi FIFA ini tidak perlu diratapi secara berlebihan.

"Sanksi FIFA ini tak perlu diratapi secara berlebihan. Memang kita dihadapkan pada pilihan sulit karena sementara waktu kita harus prihatin tidak bisa menyaksikan timnas dan klub yang tak bisa berlaga di ajang internasional," tulis rilis dari Kemenpora.

"Namun demikian kita harus percaya diri dan yakin, bahwa jika pembenahan persepakbolaan nasional kita bisa dilakukan dengan penuh kesungguhan, konsisten, transparan, dan tata kelola yang baik, maka yang namanya prestasi juara bukan lagi suatu impian."

Tidak hanya itu, Kemenpora berharap tidak adanya tudingan saling menyalahkan setelah hadirnya sanksi FIFA bagi Indonesia.

"Kepada PSSI diharapkan menyikapi sanksi FIFA ini secara obyektif dan bijak. Tidak perlu saling salah-menyalahkan dengan pemerintah karena yang dibutuhkan saat ini adalah kebersamaa langkah dan tindakan dalam menghadapi situasi yang sebenarnya tidak diinginkan," tulis Kemenpora di poin nomor dua.

Kemenpora juga mempermasalahkan perihal surat sanksi yang di dalam poinnya terdapat beberapa kejanggalan soal mengapa kick off ISL mengalami penundaan dan juga aspek tata bahasa yang dinilai kurang pas.

Masih Belum Ada Titik Temu

Secara garis besar, dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kemenpora, sepertinya masih sulit berharap untuk mendapatkan titik temu antara Kemenpora dan PSSI terkait masalah sepakbola Indonesia.

Dalam rilis tersebut, bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan membuat blue print pembenahan sepakbola nasional. Tidak hanya itu, Kemenpora melalui Tim Transisi akan sesegera mungkin menggulirkan kembali berbagai kompetisi, baik profesional maupun amatir.

Sementara itu dalam surat sanksi FIFA disebutkan syarat-syarat untuk berakhirnya sanksi FIFA adalah kembalinya otoritas PSSI untuk mengelola sepak bola secara independen tanpa campur tangan kementerian ataupun agensi.

Selain itu, pengelolaan tim nasional, tanggung jawab kompetisi, plus lisensi klub juga ada di tangan PSSI.

Dua hal inilah yang jelas bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain dan bakal terus jadi ganjalan untuk mendapatkan titik temu antara Kemenpora dan PSSI terkait sikap terhadap sanksi FIFA. (ptr/ptr)