Piala Kemerdekaan adalah salah satu turnamen yang memang sudah digagas oleh Tim Transisi dan Kemenpora sebagai titik awal sebelum dimulainya kompetisi.
"Sekarang banyak klub yang telepon. ISL ada empat klub, Divisi Utama ada delapan, dan klub-klub lainnya ada enam yang sms saya. Sudah ada tiga sampai empat operator juga yang menghubungi saya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada opsi jika diikuti 10 klub, 12 klub, dan 16 klub, semua akan disesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menggelarkan kompetisi ini. Karena besok masih akan rapat, pendaftaran kemungkinan jadi diundur satu sampai dua hari lagi."
Dalam rapat esok, salah satu agendanya adalah melengkapi usulan tim teknis mengenai standarisasi pertandingan.
"Menpora (menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi) juga akan memberikan masukan. Kemungkinan turnamen ini akan menggunakan antara standarisasi AFC atau PSSI."
"Kalau menurut saya, mungkin akan menggunakan standarisasi PSSI karena lebih banyak toleransinya dan 1 level di bawah standarisasi AFC," tutur Cheppy.
Tak Khawatir Syarat Ketat
Cheppy juga tidak khawatir jika persyaratan yang dibuat Tim Transisi nanti malah mengurangi jumlah peserta yang akan bertanding.
"Mau tidak mau. Kalau ternyata pesertanya di bawah sepuluh ya sudah, asal semuanya masuk standarisasi."
"Hal itu lebih baik dibandingkan banyak peserta namun tak memenuhi standard yang ada. Verifikasi dan rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) juga masih akan diberlakukan, detilnya seperti apa tunggu hasil rapat besok."
"Kita terus koordinasi dengan BOPI. Prinsipnya kita akan mengikuti standar yang telah kita tetapkan nantinya," ujar Cheppy.
Bersikap Hati-hati
Sebelum sanksi FIFA kepada Indonesia turun, Asosiasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) lebih dahulu telah meminta pemerintah dan semua pihak menghormati dan mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatannya.
Dengan putusan sela ini, PSSI kembali memiliki marwahnya sebagai organisasi yang mengatur sepak bola di Indonesia.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), juga tidak boleh melarang aparat memberi izin pertandingan. Atas dasar itulah Cheppy menerangkan Tim Transisi bergerak dengan hati-hati.
"Kita masih belum dapat untuk terbuka sepenuhnya tentang segala sesuatunya mengenai Turnamen Kemerdekaan ini. Kami tidak ingin melanggar putusan sela PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Cheppy. (ptr/ptr)