Persebaya United Jadi Bonek FC di Piala Presiden 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Menyusul keberatan yang diajukan perwakilan Bonek 1927, Persebaya United dipastikan sudah mengganti nama klub demi kelangsungan mereka berlaga di ajang Piala Presiden.

Persebaya United resmi mengganti namanya menjadi Bonek FC memasuki perempat final Piala Presiden 2015. "Betul. Alasan memilih nama itu, ya karena kami orang Surabaya," kata CEO Persebaya United Gede Widiade kepada CNN Indonesia, Sabtu (26/9) siang.

Pilihan Redaksi Saleh Tak Permasalahkan Nama Persebaya United Hasani Abdulgani: Aneh jika Nama Persebaya United Diganti Persebaya United Setuju Ganti Nama Demi Piala Presiden

Lebih lanjut Gede menegaskan nama Bonek FC hanya akan digunakan di ajang Piala Presiden. Sementara untuk nama yang lebih permanen, Gede mengaku akan ada tahapan berikutnya.

"Itu hasil masukan dari beberapa sumber masyarakat di Surabaya. Untuk yang permanen, akan kami lakukan sayembara dan berhadiah 25 juta untuk yang terpilih nanti," katanya menambahkan.

Hasani Abdulgani, CEO Mahaka Sport yang menaungi Piala Presiden juga mengakui hal tersebut. "Kami sudah menerima nama dan logo barunya," kata Hasani melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Sabtu (26/9) siang.

Hasil nama saat ini, lanjut Hasani, sudah dikomunikasikan dengan perwakilan Bonek 1927, dan dibantu pihak Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Ia berharap hal ini dapat membuat suasan ajadi lebih kondusif. "Mudah-mudahan reda untuk seterusnya."

Pada Selasa (22/9), Bonek 1927, sebutan untuk para pendukung klub sepak bola Persebaya 1927, mendatangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta. Mereka menyerahkan surat permintaan agar Menpora Imam Nahrawi mencoret Persebaya United dari kejuaraan Piala Presiden yang digelar Mahaka Sports.

Perwakilan ini berpegang pada keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menegaskan hak milik penggunaan nama dan logo Persebaya adalah PT Persebaya Indonesia. Keputusan itu dituangkan dalam sertifikat merek yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkumham di Jakarta, Senin (21/9) kemarin. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menkumham. (vri/vri)