Komisi X DPR RI Setujui RAPBN Kemenpora Sebesar Rp3,3 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2016 yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Rabu petang (21/10).

Anggaran yang disetujui dalam Rapat Kerja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beserta jajarannya dengan pimpinan dan para anggota Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI, Senayan, adalah sejumlah Rp3.302.254.708.000,-

Pilihan Redaksi Dorna Janji Satu Slot Tuan Rumah MotoGP untuk Indonesia Menpora: Presiden Jokowi Minta Ada Kompetisi Usia Dini Jokowi Sorot Pelatih Persib Djanur di Istana

"Ya saya berterimakasih kepada Komisi X. Banyak mengingatkan saya, mendorong, sekaligus memberikan gambaran tentang respon masyarakat terutama dalam dunia olahraga. Mereka sangat mendukung bagaimana daya saing pemuda menjadi prioritas prestasi olahraga," ucap Imam kepada para wartawan.

Jumlah tersebut adalah termasuk dengan anggarann belanja mendesak sebesar Rp500 miliar untuk renovasi Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai dukungan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.

Terdapat penundaan anggaran juga sebesar Rp49,3 miliar. Penundaan tersebut atas dasar langkah Kemenpora RI yang mengusulkan menunda program pembinaan olahraga prestasi.

Meski begitu, Komisi X DPR RI tetap mendorong Kemenpora RI untuk dapat mengusulkannya kembali pada saat pembahasan RAPBN Perubahan 2016.

"Mengingat cabor prestasi akhir-akhir ini menurun di ajang internasional, Komisi X juga mendesak Kemenpora RI untuk berkoordinasi dengan KOI-KONI-dan Satlak Prima untuk memilah cabor yang ada di Indonesia secara tegas, cabor Olimpiade dan cabor non-Olimpiade."

"Hal tersebut agar dalam pengalokasian anggarannya lebih memprioritaskan cabang olahraga prestasi yang memiliki jenjang internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, sampai dengan Olimpiade," kata Wakil Ketua Komisi X yang memimpin rapat tersebut, Ridwan Hisjam.

Tujuh fraksi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura menyetujui total anggaran tersebut. Sementara fraksi lainnya seperti Gerindra, PAN, dan PKS menolak.

Terkait ada yang setuju dan ada pula yang menolak, Imam mewajarinya. "Karena ini lembaga politik yang memberikan keputusan. Baik anggaran, undang-undang, maupun pengawasan. Tidak ada soal, jalan terus," ucapnya. (ptr/ptr)