FIFA Teguh Pada Statuta, Pemerintah Boleh Jadi Stakeholder

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Delegasi FIFA-AFC ke Indonesia, Kohzo Tashima mengeluarkan pernyataan resminya terkait agenda selama dua hari di tanah air untuk mengetahui kisruh sepak bola nasional.

Tashima tak menyampaikannya secara langsung, namun pernyataan tertulis itu dibacakan salah satu anggota delegasi dari  Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) James Johnson.

"Reformasi (sepak bola Indonesia) disepakati harus terjadi di bawah naungan statuta FIFA, tapi pemerintah boleh menjadi satu stakeholder (pemangku kepentingan) dalam prosesnya," ujar Ketua Delegasi FIFA-AFC, Kohzo Tashima, yang dibacakan Johnson, di kantor PSSI, Selasa (3/11).

Pilihan Redaksi FIFA Bentuk Tim Ad Hoc untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia PT Liga Paparkan Kondisi Kompetisi pada FIFA

Selama dua hari, sejak awal pekan ini, agenda delegasi FIFA-AFC di Indonesia mereka telah bertemu dengan PSSI, Presiden RI Joko Widodo, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sepak bola nasional.

Dalam pertemuan itu, Johnson membacakan, telah dihasilkan beberapa poin penting.

Salah satunya terkait peran pemerintah dalam sepak bola nasional. Berdasarkan statuta FIFA, Indonesia dijatuhi sanksi karena pemerintah dinilai melakukan intervensi terhadap PSSI.

"Selanjutnya, delegasi akan mempresentasikan temuan-temuan (hasil kunjungan di Indonesia) kepada Komite Eksekutif FIFA dalam rapat tanggal 2 dan 3 Desember (2015)," ujar Johnson.

"Kami puas dengan diskusi terbuka yang terjadi, yang meliputi sejumlah masalah di sepak bola Indonesia yang membutuhkan reformasi," katanya menambahkan.

Terkait kisruh sepak bola tanah air yang masih berlangsung ini, Johnson membacakan bahwa FIFA juga akan segera membentuk Komite Ad Hoc. Komite itu harus beroperasi di bawah kerangka peraturan FIFA yang mengakui PSSI sebagai otoritas sepak bola Indonesia. (kid)