Ahok Sindir PT Jakpro Soal Pembangunan Velodrome

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali, menyindir PT Jakpro yang selalu memiliki alasan setiap ditanya soal pembangunan Velodrome yang merupakan salah satu arena Asian Games 2018. Basuki mulai jengah setiap mendengarkan alasan yang dilontarkan pihak PT Jakpro.

Pilihan Redaksi Tenggat Penyelesaian Velodrome Mepet Asian Games Terungkap Alasan Jakpro Tak Sanggup Bangun Velodrome Pasca-Teror, Menpora Tetap Yakin Gelar Ajang Internasional

"Anda rapat soal Velodrome sejak kapan? Jika kamu ikut rapat sudah tahu belum mau ditugaskan apa," kata Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/1).

Ahok melontarkan sindiran tersebut saat ditanya mengenai surat penugasan untuk PT Jakpro yang diklaim baru diberikan pada 28 Desember 2015. Menurut Ahok, persoalan administrasi semacam itu bisa dilakukan belakangan.

Ahok menegaskan sebelum surat penugasan diberikan, seharusnya PT Jakpro sudah bisa melakukan lelang. Dia mencontohkan lelang yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI sebelum APBD 2016 disahkan.

"Saya tanya kenapa belum lelang, dia alasannya belum ketok palu. Jika dia mengurus berkas setelah ketok palu akan memakan waktu lebih lama," kata Ahok.

Ahok lantas mengungkit saat mengunjungi Korea Selatan untuk menerima bendera sebagai tanda Jakarta menjadi salah satu tuan rumah Asian Games 2018, satu lagi adalah Palembang. Lalu dia juga mengungkit saat perwakilan Inggris diundang ke Balai Kota untuk membahas kerjasama pembangunan Velodrome.

Dengan aktivitas itu seharusnya PT Jakpro sudah tahu akan dibebankan tugas membangun Velodrome. "Ini cari alasan melulu, intinya tak mau bangun," katanya.

Sebelumnya sebuah fakta terbaru dilontarkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, Rabu (13/1). Saefullah mengatakan penunjukkan PT Jakpro sebagai pihak yang akan mengerjakan revitalisasi Velodrome dan Equastrian baru dilakukan akhir Desember 2015.

"Soal venue, terakhir itu saya paraf (surat penugasan) dan pada 28 Desember baru sampai ke PT Jakpro," kata Saefullah.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan Ahok yang mengkritik PT Jakpro karena tak melakukan lelang sejak tahun 2015. Jika surat penunjukan baru diberikan 28 Desember 2015, bagaimana PT Jakpro bisa melakukan lelang sepanjang 2015.

Usut punya usut, sebelum PT Jakpro ditunjuk untuk merevitalisasi venue Velodrome dan Equastrian, Pemerintah Provinsi DKI terlebih dahulu membebankan pembangunan ke Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta.

Namun, Saefullah berujar pada Desember 2015 lalu, Disorda DKI baru mengakui bahwa mereka tak mampu melakukan revitalisasi seperti yang dibebankan pada mereka.

"Mereka (Disorda) tak sanggup karena spesifikasinya khusus dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) dan dia mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi," kata Saefullah. (har)