PSSI Perintahkan PT Liga Segera Gulirkan ISL

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, membawa angin segar bagi PSSI. Secara otomatis ketetapan yang berlaku Inkrach itu, sejatinya membatalkan sanksi pembekuan yang dijatuhkan Kemenpora RI terhadap PSSI.

PSSI pun segera bergerak cepat. Siang tadi (Senin, 14/3), induk sepak bola Tanah Air itu segera menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Saat ditemui sejumlah media di Kantor PSSI, Anggota Exco PSSI, Tony Aprilani menerangkan sejumlah poin penting dari hasil rapat itu.

Pilihan Redaksi Banyak Wacana Kompetisi, Klub-klub Indonesia Bingung Tim Transisi Bantah Ada Dualisme Kompetisi FIFA Meminta Detail Masukan dari Presiden Jokowi

Poin paling krusial adalah aktivitas normal PSSI yang akan kembali bergeliat pascakeputusan MA. "Kami memerintahkan liga untuk menjalankan seluruh jenjang kompetisi sampai ke Asprov," ujar Tony.

"Kami juga akan mengundang seluruh Asprov besok lusa (Rabu, 16/3) untuk membicarakan Liga Nusantara."

Dalam kesempatanh itu, hadir pula Joko Driyono dalam kapasitasnya sebagai CEO PT Liga Indonesia, selaku operator Indonesia Super League (ISL).

Seperti diketahui sebelumnya, Joko secara tersirat sempat menyampaikan keraguan jika kompetisi kembali digelar di bawah PSSI.

Pasalnya, bukan tak mungkin rencana itu kembali terjegal oleh Kemenpora RI, melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Meski demikian, Tony menyampaikan, posisi Joko dalam rapat itu adalah selaku operator kompetisi yang selalu siap menjalankan perintah dari Exco PSSI. "Prinsipnya, PT Liga itu sudah pasti akan mengikuti apa yang jadi keputusan Exco PSSI," tutur mantan Ketua Asprov Jawa Barat ini.

Tentukan Langkah Strategis

Terkait langkah strategis, PSSI juga akan menyurati Presiden RI, Joko Widodo, dengan tembusan ke Kemenpora RI dan Pihak Kepolisian, bahwa putusan tetap MA harus dipatuhi sebagai warga negara yang tata hukum.

Tujuannya menurut Tony, agar aksi pelarangan oleh pemerintah melalui aparatnya, tidak terjadi lagi karena harus menghormati putusan MA.

"Selanjutnya, kami akan menyerahkan masyarakat untuk menilai terkait putusan MA ini," ucap Tony. "Saya tetap sangat berharap pemerintah bisa mengerti masalah ini." (bac)