Pengamat: Percuma Gelar Kompetisi Tanpa Restu PSSI
Jun Mahares | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 16:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya wacana penyelenggaraan kompetisi menjadi kabar baik bagi para pelaku sepak bola Tanah Air. Namun, gelaran tersebut terbilang percuma dan tidak memiliki jenjang yang jelas jika tidak berada di bawah naungan federasi yang diakui pemerintah.
Demikian diungkapkan pengamat sepak bola nasional, Sumohadi Marsis, menanggapi maraknya wacana penyelenggaraan kompetisi dari berbagai pihak.
"Kompetisi sangat berarti buat pelaku sepak bola yang terlibat di dalamnya. Tapi, semuanya percuma jika tidak di bawah federasi yang diakui pemerintah (Kemenpora) karena tidak diakui juga oleh FIFA," kata Sumohadi Marsis yang dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/3).
Setelah kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) terhenti pada April 2015, penikmat sepak bola Tanah Air hanya disuguhkan serangkaian turnamen singkat.
Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Jenderal Soedirman, hingga Piala Bhayangkara yang saat ini masih berlangsung, hanya menjadi solusi sementara pengganti kevakuman kompetisi.
Kini, wacana penyelenggaraan kompetisi mulai menyeruak. Pertama, Indonesia Soccer Championship (ISC) yang digagas PT Gelora Trisula Semesta (GTS), bakal dihelat mulai 15 April.
Kemudian Liga Indonesia Transisi (LIT) rencananya akan digelar pada Agustus 2016. Sementara PSSI sendiri tetap bersikukuh akan tetap menggelar ISL jika sanksi pembekuan dari Kemenpora resmi dicabut.
Kondisi ini cukup membingungkan para calon klub peserta. Di mana mereka harus memilih terlibat di salah satu kompetisi.
Menurut Sumohadi, kompetisi yang diakui FIFA adalah yang dikelola federasi resmi di sebuah negara, dalam hal ini PSSI. Namun, pengakuan dari PSSI juga tidak akan bermakna jika PSSI sebagai federasi tak diakui pemerintah.
"Yang terpenting saat ini adalah mencabut sanksi PSSI dulu. Baru berbicara penyelenggaraan kompetisi. Sebab, tidak ada kompetisi yang diakui FIFA jika tidak resmi di bawah naungan PSSI," ujar Sumohadi.
Yang menjadi soal, lanjut Sumohadi, Kemenpora belum mau mencabut sanksi terhadap PSSI jika dianggap belum memenuhi syarat-syarat "luar biasa" yang diajukan.
Pertama, PSSI wajib menyetuji perwakilan pemerintah masuk dalam Tim Kecil untuk menggantikan tim Ad-Hoc Reformasi yang dipimpin Agum Gumelar.
Kemudian, PSSI juga diminta untuk memenuhi sembilan permintaan Kemenpora yang salah satunya menjamin eksistensi pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional lewat pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah. (jun)
Demikian diungkapkan pengamat sepak bola nasional, Sumohadi Marsis, menanggapi maraknya wacana penyelenggaraan kompetisi dari berbagai pihak.
"Kompetisi sangat berarti buat pelaku sepak bola yang terlibat di dalamnya. Tapi, semuanya percuma jika tidak di bawah federasi yang diakui pemerintah (Kemenpora) karena tidak diakui juga oleh FIFA," kata Sumohadi Marsis yang dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Jenderal Soedirman, hingga Piala Bhayangkara yang saat ini masih berlangsung, hanya menjadi solusi sementara pengganti kevakuman kompetisi.
Kemudian Liga Indonesia Transisi (LIT) rencananya akan digelar pada Agustus 2016. Sementara PSSI sendiri tetap bersikukuh akan tetap menggelar ISL jika sanksi pembekuan dari Kemenpora resmi dicabut.
Kondisi ini cukup membingungkan para calon klub peserta. Di mana mereka harus memilih terlibat di salah satu kompetisi.
Menurut Sumohadi, kompetisi yang diakui FIFA adalah yang dikelola federasi resmi di sebuah negara, dalam hal ini PSSI. Namun, pengakuan dari PSSI juga tidak akan bermakna jika PSSI sebagai federasi tak diakui pemerintah.
"Yang terpenting saat ini adalah mencabut sanksi PSSI dulu. Baru berbicara penyelenggaraan kompetisi. Sebab, tidak ada kompetisi yang diakui FIFA jika tidak resmi di bawah naungan PSSI," ujar Sumohadi.
Yang menjadi soal, lanjut Sumohadi, Kemenpora belum mau mencabut sanksi terhadap PSSI jika dianggap belum memenuhi syarat-syarat "luar biasa" yang diajukan.
Pertama, PSSI wajib menyetuji perwakilan pemerintah masuk dalam Tim Kecil untuk menggantikan tim Ad-Hoc Reformasi yang dipimpin Agum Gumelar.
Kemudian, PSSI juga diminta untuk memenuhi sembilan permintaan Kemenpora yang salah satunya menjamin eksistensi pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional lewat pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah. (jun)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK