PSSI Curiga 'Kelompok 85' Berada di Bawah Tekanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PSSI Azwan Karim mempertanyakan perubahan sikap para anggota PSSI yang kini mendesak Kongres Luar Biasa (KLB). Munculnya deklarasi Kelompok 85 diduga karena berada di bawah tekanan pihak luar.

Pilihan Redaksi Menpora Berharap Pengurus PSSI Bersih dari Politisi Tim Transisi Dibubarkan Setelah Sanksi PSSI Dicabut 'Kelompok 85' Desak PSSI Gelar KLB

Sebelumnya, para pemilik suara, termasuk 33 dari 34 asosiasi provinsi (Asprov) justru menolak adanya KLB. Berdasarkan pernyataan tersebut, PSSI bakal melakukan verifikasi ulang anggotanya.

"Ada laporan dari beberapa pihak yang mengatakan membuat surat itu (dukungan KLB) di bawah tekanan. Itu yang akan menjadi catatan tersendiri bagi kami," ujar Azwan.

"Nanti harus satu-satu kita cek apakah betul mereka membuat surat ini. Apakah benar ada tekanan atau tidak."

Sebelumnya, sebanyak 20 pemegang hak suara di PSSI datang ke kantor pusat otoritas sepak bola Indonesia itu untuk menyampaikan aspirasi pelaksanaan KLB.

Mayoritas anggota PSSI yang menamakan diri 'Kelompok 85' itu mengklaim seluruh pemegang suara tidak berada di bawah tekanan.

"Permintaaan ini dibuat tanpa adanya tekanan atau desakan dari pihak manapun," ujar Umuh Muchtar, Manajer Persib Bandung yang menjadi perwakilan Kelompok 85.

"Saya tak mau bertentangan dengan siapapun. Ini semua murni untuk kebaikan sepak bola Indonesia."

Mayoritas anggota PSSI tersebut mendesak terselenggaranya KLB lantaran PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti dianggap gagal menjalankan roda organisasi.

Energi PSSI lebih banyak terkuras konflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ketimbang membenahi tata kelola sepak bola nasional. Selain menyebabkan penghentian kompetisi, konflik ini juga membuat sepak bola Indonesia disanksi FIFA.

Hingga kini, keberadaan La Nyalla masih menjadi tanda tanya. Pengusaha asal Jawa Timur itu diduga berada di Singalura setelah masuk dalam daftar pencarian orang lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Kadin Jawa Timur. (jun)