Komisi X Tak Masalahkan Ketum PSSI dari Partai Atau Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi X DPR-RI dari fraksi Partai Gerindra, Moreno Soeprapto, tidak mempermasalahkan latar belakang Ketua Umum PSSI yang pantas menggantikan La Nyalla Mattalitti, seandainya terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) sebagaimana diminta Kelompok 85.

Moreno malah berpikir KLB belum diperlukan untuk saat ini. Menurutnya, FIFA sudah memberikan instruksi yang jelas tentang yang perlu dilakukan PSSI pasca-pencabutan sanksi FIFA untuk PSSI dicabut pada Kongres Meksiko, Jumat (13/5).

Pilihan Redaksi Dinamika Tuntutan KLB PSSI PSSI Akui Keamanan Stadion di Indonesia Buruk PSSI Minta Pemerintah Tak Pilih Kasih

"FIFA kan tidak meminta PSSI harus KLB. Jadi menurut saya, PSSI masih sah dengan KLB Surabaya kemarin," kata mantan pebalap berusia 33 tahun tersebut kepada CNNIndonesia.com.

Namun bila seandainya KLB terjadi dan La Nyalla mesti diganti, Moreno berpendapat tak perlu ada syarat tertentu soal latar belakang ketua umum PSSI, seperti melarang calon yang punya keterkaitan dengan partai politik atau militer.

"Saya tidak melihat unsur politik atau apapun itu disingkirkan dahulu. Jangan sampai ada kegaduhan lagi," katanya.

"Siapapun ketuanya yang penting konsisten. Kalau tidak, nanti sepak bola tak jalan lagi."

PSSI sendiri tidak lepas dari kedua unsur tersebut. Hinca Panjaitan yang memegang jabatan sebagai pelaksana sementara Ketum PSSI, saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat. Sementara itu Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang digadang-gadang sebagai calon Ketum PSSI pada KLB nanti berasal dari unsur militer.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya, mengatakan permasalahan KLB itu harus sesuai statuta FIFA. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan dari para klub anggota PSSI, Riefky mempersilahkan agar KLB itu dijalankan.

"Tetapi yang harus diingat, kami harapkan para anggota PSSI secara jernih juga melihat rekomendasi program prioritas dari FIFA. Bila ada KLB, itu harus lebih untuk mempersatukan bukan untuk memecah belah," ucap politikus Partai Demokrat tersebut.

Adapun Ketum yang cocok untuk PSSI jika KLB terjadi, Riefky berpendapat sosok tersebut adalah seseorang yang dapat mengayomi pesepakbolaan nasional, berkomunikasi dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan tentunya dapat membawa prestasi sepak bola indonesia semakin baik ke depannya.

"Soal dari mana latar belakang orang tersebut, kita tidak bisa diskriminasi golongan tertentu. Silahkan saja yang terbaik yang dipilih anggota (PSSI) itu yang kita harapkan dapat memajukan sepak bola nasional," katanya.

(vws)