Jakarta, CNN Indonesia -- Kemenpora lagi-lagi menunda pengiriman surat permohonan penyelenggaraan tuan rumah MotoGP kepada pihak pengelola, Dorna Sport. Indonesia berharap bisa menjadi penyelenggara balapan roda dua paling bergengsi pada musim 2017 hingga 2019.
Padahal, Kemenpora mengatakan akan mengirim surat itu sejak dua pekan lalu. Namun hingga kini, surat tersebut belum juga dikirim.
"Yang kemarin itu konsep surat. Ini bukan bad news. Kami tidak memperlambat, ini bentuk kehati-hatian saja," kata juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto kepada CNNIndonesia.com , Kamis (30/6) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan Kemenpora menunda mengirim surat tersebut adalah lantaran masih ada yang perlu direvisi dari surat pernyataan PT Sarana Sirkuitindo Utama yang ditandatangani Tinton Soeprapto selaku Direktur Utama pada 31 Mei lalu.
Dalam surat tersebut, tidak ada pernyataan secara gamblang menyebutkan bahwa commitment fee sebesar 7 juta euro untuk penyelenggaraan MotoGP dibayar pihak PT Sarana Sirkuitindo Utama.
Dari empat poin yang ada dalam surat tersebut, poin ketiga hanya menyebutkan PT Sarana Sirkuitindo Utama bersedia melakukan renovasi atau perbaikan dengan menggunakan biaya sendiri sebagai upaya memenuhi standar penyelenggaraan MotoGP 2017, 2018, dan 2019.'
 Surat pernyataan PT Sarana Sirkuitindo Utama terkait penyelenggaraan MotoGP di Sentul. (CNN Indonesia/Arby Rahmat Putratama |
Bila surat tersebut selesai direvisi, artinya pemerintah sama sekali tak memberikan bantuan sepeserpun untuk MotoGP 2017 yang wacananya digelar di Sirkuit Internasional Sentul.
"Menurut saya dan Pak Menteri (Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi) dalam surat pernyataan itu belum berbunyi bahwa akan membayar commitment fee. Kalau yang tidak pake APBN kemarin kan baru renovasi. Makanya kalau mereka sanggup membuktikannya di poin ketiga, maka kami akan segera kirim surat ke Dorna
"Di sisi lain kami juga akan minta pada Dorna agar kontraknya ditunda hingga Juli," ucap Gatot.
Sebelumnya pemerintah memang sempat bersedia membayar commitmet fee untuk penyelenggaraan MotoGP 2017 di Indonesia melaui bantuan dana dari APBN. Namun, bantuan itu kandas lantaran Kemenpora terkena pemotongan anggaran.
"Pengeluaran yang besar seperti itu (commitment fee MotoGP) kan menimbulkan isu yang tak elok," ujar Gatot.
Sementara itu Dorna sendiri sendiri saat ini hanya dapat menunggu kabar dari pemerintah Indonesia. Kemenpora juga yakin pihak Dorna bisa memahami kondisi pemerintah yang sedang dalam penghematan anggaran.
"Kalau surat itu mereka kirim hari ini, pekan ini kami langsung kirim ke Dorna. Kami akan mendesak hari ini Sentul dapat mengirim balik revisi surat pernyataan itu," tutur Gatot.
(jun)