Wapres: Pembubaran Satlak Prima Kurangi Komplikasi Organisasi

Titi Fajriyah , CNN Indonesia | Rabu, 18/10/2017 02:02 WIB
Wapres: Pembubaran Satlak Prima Kurangi Komplikasi Organisasi Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) terus mencari solusi atas keruwetan birokrasi di dunia olahraga Indonesia. (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan wacana pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dalam tahap proses pembentukan peraturan Presiden (Perpres).

JK beranggapan perpres baru terkait keolahragaan akan mempermudah kepengurusan adminstrasi, termasuk kepada atlet.

Keberadaan Satlak Prima mendapat sorotan setelah kegagalan prestasi Indonesia di SEA Games 2017 dan karut marut masalah fasilitas bagi atlet.

"Satlak Prima nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yang jelas ini untuk mengurangi komplikasi organisasi. Itu saja kegunannya," kata Wapres JK disela-sela rapat dengan Presiden Dewan Olimpiade Asia (OCA), belum lama ini.

Pembicaraan mengenai Satlak Prima terus digaungkan jelang Asian Games 2018.Pembicaraan mengenai Satlak Prima terus digaungkan jelang Asian Games 2018. (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A)
Di tempat terpisah, Menpora Imam Nahrawi mengaku masih menunggu keluarnya perpres baru yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan atau peraturan anggaran.

Imam menuturkan terus berdiskusi dan berkomunikasi dengan para pemilik kepentingan olahraga nasional terkait birokrasi keuangan dan birokrasi organisasi olahraga.

"Birokrasi keuangan dan organisasi ini yang betul-betul dipangkas habis. Itu yang jadi komitmen Wapres JK tadi juga Presiden tentunya," jelas Imam.

Sementara itu, jika ada perubahan di Perpres terbaru terkait keolahragaan nasional, seperti perubahan nomenklatur, judul dan nominal penganggaran bahkan perubahan personel akan turut disesuaikan.

"Kalau anggaran tinggal direvisi internal karena kan tidak pindah fungsi. Kecuali kalau pindh fungsi, kami harus minta persetujuan DPR."

"Nantinya birokrasi keuangan atlet akan langsung dari Asisten Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi akan langsung ke PB [Pengurus Besar cabang olahraga]. Sehingga kalau ke depan ada kegagalan target, PB langsung yang bertanggung jawab. Tugas KONI juga bisa membantu pemerintah mengawasi," bebernya.