Menpora Tak Bisa Bantu Dana Timnas Indonesia Putri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku tak bisa memenuhi anggaran dana yang diminta PSSI, termasuk membantu Timnas Indonesia putri yang akan tampil di Piala AFF 2018.

Kepastian itu tertuang dalam surat resmi yang dikeluarkan pada 7 Mei 2018 dan ditandatangani Asisten Deputi Olahraga Prestasi Chandra Bhakti.

Surat itu juga menjawab proposal permohonan dana untuk Timnas Indonesia Putri U-16 yang sudah bermain di Piala AFF U-16 Mei lalu dan Timnas senior putri yang baru akan bermain pada 30 Juni-13 Juli mendatang di Palembang.

Lihat juga: Prediksi Pemain Indonesia vs Malaysia di Piala Thomas 2018

Pada poin ketiga disebut dengan sangat menyesal Kemenpora belum dapat memenuhi harapan PSSI sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemenpora berharap PSSI bisa mendapat dukungan dana dari sumber lain.

"Tidak mungkin semua itu dipenuhi [permintaan dana PSSI]. Pemerintah sudah memberikan dana kepada PSSI untuk pelatnas Asian Games 2018 baik timnas putra dan putri Rp18 miliar," kata Imam kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/5).

Timnas Indonesia U-16 putri tersingkir di fase grup Piala AFF U-16. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

"Mestinya [anggaran] itu dialokasikan kalau memang PSSI mau mengatur di dalam. Jangan semua ke pemerintah, karena PSSI sudah diberi kelonggaran untuk mengela kompetisi, liga secara profesional. Bisa jadi keuntungan itu disalurkan untuk ke Timnas U-16," lanjutnya.

Imam menegaskan pemerintah tidak pilih kasih terhadap Timnas Indonesia U-16 karena alokasi anggaran sudah lebih dulu diberikan kepada PSSI.

Lihat juga: Jadwal Siaran Langsung Perempat Final Piala Thomas 2018

"Semua kami perhatikan. Tapi kan lewat satu pintu, semua lewat PSSI. Pemerintah memberi bantuan kepada PSSI. Kalau semua kelompok usia [minta dana] ke pemerintah, ya sudah jadinya berarti pemerintah sekaligus federasi," ucap Imam.

Selain itu setiap dana yang disalurkan pemerintah ke cabang olahraga juga terus diawasi penggunaannya. Baik melalui inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun instansi lainnya. (jun/nva)