Oposisi PSSI Mulai dari K-78, KPSI, Hingga KPSN

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak dimungkiri lagi jika pemilihan ketua umum PSSI sering kali diwarnai konflik. Kelompok oposisi pun kerap mendadak muncul dengan wajah yang berbeda-beda seperti halnya K78, KPSI, hingga KPSN.

Kehadiran kelompok yang berseberangan dengan pengurus PSSI tak sepenuhnya ideal. Sebagian di antaranya merupakan anggota PSSI yang terpinggirkan dan ingin meraih posisi strategis.

Lihat juga: Kemenpora: Naturalisasi Dua Pemain Asing Ditolak

K78 misalnya. Kelompok ini lahir pada 2001 untuk mendongkel kekuatan PSSI era Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang dianggap terlalu lama menguasai kepengurusan PSSI.

Semula K78 mengusung pasangan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai calon ketua dan wakil ketua umum untuk melawan Nurdin Halid-Nirwan Bakrie. Namun, keempatnya gagal maju karena dilarang FIFA.

Arifin Panigoro sempat maju sebagai calon wakil ketua PSSI. (Detikcom/Ari Saputra)

K78 kemudian mencalonkan Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum PSSI di Kongres Luar Biasa (KLB) 2011. Melalui voting dua putaran, Djohar terpilih sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015 mengalahkan Agusman Effendi.

Djohar didukung para tokoh K78 seperti Sihar Sitorus, Bob Hippy, Erwin Dwi Budiawan, dan La Nyalla Mattalitti. Namun, kepengurusan Djohar malah mendapat rongrongan dari kelompok oposisi lainnya yang justru dipimpin La Nyalla.

La Nyalla kemudian didapuk sebagai Ketua Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) pada 2012. Wajah lama seperti Joko Driyono pun terlibat dalam kepengurusan KPSI.

Keberadaan KPSI cukup kuat menandingi kepengurusan PSSI yang sah. Federasi mulai terbelah yang mengakibatkan terjadinya dualisme kompetisi; Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (IPL).

La Nyalla Mattalitti sempat menjadi Ketua KPSI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Buntut konflik PSSI-KPSI yang paling konyol adalah dualisme Timnas Indonesia. PSSI Djohar tak dapat memberdayakan pemain terbaik di Tanah Air lantaran klubnya berafiliasi kepada KPSI.

Pada 2013, PSSI dan KPSI meleburkan diri demi kepentingan sepak bola nasional. Djohar tetap menjabat ketua sementara La Nyalla didapuk sebagai wakilnya.

Peleburan kepengurusan PSSI dan KPSI tak lantas meredakan konflik. La Nyalla lebih mendominasi kepemimpinan ketimbang Djohar sendiri. Pada 2015, KLB PSSI menunjuk La Nyalla sebagai ketua namun Kemenpora tak mengakui.

Saat itu PSSI harus berhadapan dengan Kemenpora sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sepak bola Indonesia sempat berada di titik nadir setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI.

Setahun berselang, FIFA resmi mencabut sanksi internasional setelah PSSI sepakat melakukan KLB. La Nyalla dilengserkan dan menetapkan Hinca Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Ketum PSSI. Beberapa bulan kemudian, Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020.

KPSN jadi ancaman baru di KLB PSSI 2019. (CNN Indonesia/M Arby Rahmat)

Namun, Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatannya pada Kongres PSSI, 20 Januari 2019. Jabatan ketua untuk sementara dipegang Joko Driyono yang sudah menjabat pengurus PSSI sejak era Nurdin Halid.

Kini, kepengurusan PSSI kembali goyang setelah Jokdri dinyatakan bersalah oleh Satgas Anti Mafia Bola atas kasus penghilangan barang bukti dan perusakan tempat kejadian perkara. Iwan Budianto terpilih sebagai pelaksana tugas Ketua PSSI.

Lihat juga: Beda Solskjaer dengan Mourinho di Tur Pramusim MU

Iwan bakal memimpin KLP PSSI pada Sabtu (27/7) mendatang. Kesolidan PSSI yang dihuni wajah-wajah lama akan mendapat tantangan dari Komisi Penyelamat Sepakbola Nasional atau KPSN.

Sepintas, para anggota KPSN tidak sekuat kelompok oposisi pendahulunya: KPSI. Namun, keberadaan KPSN kemungkinan akan memicu konflik baru di kubu PSSI yang akrab dengan kericuhan tanpa prestasi. (jun/jal)