Mahal atau terjangkaunya harga tiket pertandingan sepak bola sangat berpengaruh terhadap jumlah penonton dalam partai tersebut, termasuk di laga Indonesia vs Malaysia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 5 September 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibaratnya orang tua punya masalah [keuangan], anak atau siapapun tidak boleh harus tahu dong ya," ucap Supriyono menambahkan.
Pengamat mengharapkan PSSI tidak menjadi EO. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) |
Marsal mengatakan model penjualan tiket tersebut ditiru dari FIFA dan UEFA. Menanggapi hal tersebut, Supriyono menyampaikan sah-sah saja bagi PSSI untuk meniru FIFA dan UEFA.
"[Tetapi] sudah siap belum masyarakat kita? Kemampuan [daya beli] mereka [orang Indonesia] seperti apa? Apakah sudah bisa disejajarkan dengan yang di Eropa?" tutur Supri.
"Sedangkan pembangunan industri sepak bola bagus, tapi perlu proses untuk kesiapan dari pihak PSSI dan daya beli penonton Indonesia. Apa ada sosialisasinya? Kenapa pecinta sepak bola selalu jadi objek yang dirugikan?" ucap Supri melanjutkan.
Sementara pengamat sepak bola yang lain, Mohamad Kusnaeni, menyatakan untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola bermutu itu mahal karena standar penyelenggaraannya tinggi sehingga butuh biaya besar.
Kusnaeni menerangkan biaya penyelenggaraan pertandingan tim nasional yang paling mahal, dibandingkan menggelar pertandingan lain. Ia menilai hal itu disebabkan aspek keamanan dan kenyamanan harus betul-betul diperhatikan.
"Apalagi ini terkait nama baik bangsa dan negara. Saya bisa mengerti jika harga tiket laga timnas jadi mahal. Apalagi lawan Malaysia yang sarat emosi," ujar Kusnaeni.
"PSSI pasti harus berhitung juga risiko biaya ganti rugi kerusakan stadion dan sebagainya. Tapi, di sisi lain, nilai komersialnya juga sangat tinggi. Peluang menggandeng sponsor sangat besar sehingga harga tiket bisa disubsidi dari pemasukan sponsor dan hak siar," ujarnya kembali.
Dengan begitu, dalam pertandingan semacam ini PSSI tidak bertindak sebagai EO guna menyajikan partai yang lebih bagus sekaligus terjangkau.
"PSSI lebih fokus ke penanganan aspek kenyamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jangan sampai ada pelanggaran regulasi yang menyebabkan jatuhnya sanksi," tutur Kusnaeni. (map/jun)
Pengamat mengharapkan PSSI tidak menjadi EO. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)