Buntut Tragedi Kanjuruhan, Pemerintah Trauma Sanksi FIFA

Menpora Zainudin Amali menjelaskan pemerintah bersikap hati-hati membenahi situasi pasca tragedi Kanjuruhan karena ada rambu-rambu yang harus diperhatikan agar tak ada sanksi dari FIFA.

Amali menyatakan bakal berusaha bersama-sama berbagai pihak membenahi sepak bola nasional, termasuk bersama PSSI, namun pemerintah tak ingin terpeleset seperti pada 2015.

Menpora menegaskan Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bersama-sama dengan PSSI melakukan evaluasi total tentang sistem pertandingan, manajemen keamanan dan lain-lain.

"Jadi pemerintah menjaga betul di mana area pemerintah, dan pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi. Karena kita tidak mau terulang lagi seperti yang 2015, karena pemerintah masuk terlalu dalam FIFA melihat bahwa ada intervensi," terang Amali.

"Ini saya jaga betul, tapi kita membantu dan memfasilitasi tanpa kita harus mengintervensi. Itu kemarin disepakati, dan memang sebenarnya itu sudah jalan. Semua aturan-aturan, baik itu aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian, khususnya tentang pengamanan," tambahnya.

Usai rapat dengan Jokowi di Istana Negara, Amali juga mendapat arahan agar segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Saya kira itu tadi yang saya laporkan ke presiden dan beliau menyampaikan supaya saya berkomunikasi dengan PSSI. Jadi apa yang menjadi kewenangan PSSI dikomunikasikan dengan pemerintah, supaya sekali lagi tidak terkesan bahwa pemerintah ada intervensi," jelasnya.

Pemerintah juga menghormati proses hukum yang tengah berjalan ditangani pihak kepolisian. Sejauh ini Polri sudah menetapkan enam tersangka pada kasus tragedi Kanjuruhan yang memakan 131 korban jiwa.

[Gambas:Video CNN]