PSSI Soal Rekomendasi TGIPF: Yang Berhak Minta KLB Itu Anggota PSSI

Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh menyatakan pemerintah tidak bisa meminta federasi sepak bola Indonesia itu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Ahmad Riyadh yang juga menjabat sebagai ketua komite wasit PSSI dan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur menjelaskan yang memiliki hak meminta KLB adalah para anggota PSSI.

"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," ujar Ahmad Riyadh dikutip dari Antara.

"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," sambungnya.

Sebelumnya pada 14 Oktober, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan mengeluarkan 12 rekomendasi kepada PSSI termasuk soal menggelar KLB.

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," tulis rekomendasi TGIPF pada poin kedua.

Menurut Ahmad, rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan itu sekadar anjuran yang dilaporkan kepada presiden.

PSSI berencana melangsungkan KLB pada tahun 2023 untuk memilih kepengurusan baru seiring berakhirnya periode kepengurusan 2019-2023. Sebelum itu akan digelar Kongres Biasa pada awal tahun 2023.

"KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal," kata Ahmad Riyadh.

Dalam Statuta PSSI, hanya dua pihak yang bisa meminta digelarnya KLB yaitu Komite Eksekutif (Exco) dan anggota PSSI.

Khusus untuk anggota, KLB akan dilaksanakan jika 50 persen atau dua pertiga dari jumlah total anggota PSSI mengajukan permohonan tersebut. Jika sudah memenuhi syarat itu dan KLB belum juga berlangsung, anggota PSSI dapat meminta bantuan dari FIFA.

[Gambas:Video CNN]