Pemerintah Wacanakan Liga 3 dan 4 Bisa Digelar Pakai APBD

Pemerintah RI sedang mengkaji kemungkinan kompetisi sepak bola amatir, Liga 3 dan Liga 4, bisa digelar dengan menggunakan APBD.

Selama ini, utamanya sejak adanya Permendagri No. 1 tahun 2011 tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk klub sepak bola, Liga 3 dikelola PSSI.

Menpora Dito Ariotedjo mengatakan ketetapan hukum untuk mengganti Permendagri tersebut memang belum terbit, tetapi sedang dikaji agar bisa segera diimplementasikan.

Pada praktiknya, kata Menpora, bukan klubnya yang mendapat pembiayaan, tetapi kompetisinya. Pasalnya selama ini yang menjadi kendala kompetisi amatir sulit mendapatkan sponsor.

"Yang dibiayain nantinya bukan klubnya, tapi kompetisinya melalui klub. Jadi nanti ada diatur, nanti ini akan lagi kaji lebih dalam, ada maksimalnya. Berapa daerah boleh terlibat."

"Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk bagaimana pendanaan pembinaan atlet dari usia dini dan grassroot ini bisa tercapai," kata Dito selepas rapat di Istana Negara, Kamis (1/8).

Aturan ini juga tak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Lewat aturan ini pemerintah ingin ekosistem kompetisi olahraga pembinaan lebih hidup.

"Makanya tadi saya sampaikan ini akan dikaji tidak hanya di sepak bola, tapi di cabang olahraga yang juga masuk dalam desain besar olahraga nasional. Seperti renang, atletik, panahan," kata Dito.

Wacana soal perubahan Permendagri ini sejatinya sudah digulirkan sejak awal tahun ini. Namun hingga kini belum selesai karena ada beberapa aspek yang sedang dikaji mendalam.

Salah satunya soal skema pembiayaan yang efektif agar tidak jadi alat bancakan atau korupsi. Skema-skema meminimalisir korupsi sedang dikaji dengan sangat matang.

"Tadi Pak Presiden juga mengatakan pengalaman beliau waktu wali kota karena tidak ada batas, itu banyak sekali skema-skema yang tiba-tiba Rp50 miliar, Rp90 miliar," kata Dito menjelaskan.

"Makanya ini akan kita kaji secara mendalam dan pastinya untuk terkait memastikan tidak ada korupsi. Jadi saya rasa nantinya dengan proses yang transparan dan pastinya elektronik."

[Gambas:Video CNN]