Kunci Sukses Piala Presiden 2026: Transparan dan Tepat Sasaran
Piala Presiden 2026 resmi merampungkan seluruh rangkaian di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam. Sepanjang 25 Juli hingga 6 Agustus, total 16 pertandingan tuntas dimainkan delapan klub dari empat negara.
Gelar juara jatuh ke tangan Persebaya Surabaya yang sukses menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti 6-5. Persija Jakarta menyusul di posisi ketiga usai membekap Arema FC 3-1.
Tapi gemerlap trofi hanyalah permukaan. Di baliknya, ada cerita soal bagaimana sebuah kompetisi olahraga dikelola dengan penuh pertanggungjawaban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua kata jadi benang merahnya: transparan dan tepat sasaran. Keduanya bukan slogan kosong, melainkan praktik yang bisa ditelusuri jejaknya.
Soal dana, misalnya, panitia tak pernah tanggung-tanggung membuka data. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan turnamen diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (PwC).
Delapan tahun berturut-turut, sejak edisi 2015, hasil audit itu konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tertinggi dalam standar audit keuangan, tanpa catatan, tanpa pengecualian.
Yang tak kalah krusial, seluruh pembiayaan turnamen sama sekali tak menyentuh uang negara. Tak ada APBN, tak ada APBD, apalagi dana BUMN yang mengalir ke dalamnya.
Sumber dananya murni dari kantong swasta. Tahun ini nilainya menyentuh kisaran Rp100 miliar, dengan sejumlah nama besar tercatat sebagai penyokong utama.
"Kalau kita mau transparan tentu harus ada ukurannya, dan ukurannya PwC dengan standar internasional," kata Maruarar.
Komitmen tersebut bukan cuma jargon di atas panggung. Ini diuji sungguhan saat konferensi pers jelang final, ketika sejumlah wartawan mencecar soal jadwal pertandingan yang dinilai terlampau mepet.
 Persebaya Surabaya menang adu penalti lawan Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. (ANTARA FOTO/Rizal Hanafi) |
Masa istirahat pemain disorot karena berada di bawah rekomendasi 72 jam ala FIFA. Wakil Ketua Organizing Committee Bidang Administrasi Turnamen, Risha Ady Wijaya, tak berkelit dan langsung menjawab lugas.
Ia menjelaskan ketentuan 72 jam itu sejatinya berlaku untuk kompetisi antarnegara di bawah kalender FIFA langsung, bukan turnamen domestik semacam Piala Presiden. Penyusunan jadwal pun sudah mengantongi persetujuan resmi dari AFC sejak 6 Juli lalu.
Sebagai kompensasi jadwal padat, panitia memberi kelonggaran 12 kali pergantian pemain dalam satu laga. Pelatih jadi punya ruang lebih lega mengatur rotasi tanpa mengorbankan performa tim.
Yang paling menarik dari momen itu bukan sekadar jawabannya, melainkan caranya. Maruarar meminta timnya menayangkan langsung surat resmi dari AFC dan Mabes Polri di layar, di depan mata para pewarta yang hadir.
"Bagus ya, semua dasar-dasar surat ditampilkan dengan transparan. Jadi jangan bilang kita transparan tapi tidak ada auditnya," ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Sikap semacam ini yang membedakan transparansi sungguhan dengan transparansi verbal. Ketika publik bertanya, panitia memilih membuka dokumen, bukan bersembunyi di balik narasi normatif belaka.
Soal keamanan pun sama terbukanya. Arya Sinulingga menjelaskan keputusan meniadakan penonton di semifinal dan final diambil usai koordinasi dengan Polda Bali, lalu dipertegas oleh Mabes Polri, demi mengantisipasi tingginya rivalitas antarsuporter.
Total 1.284 personel keamanan gabungan dikerahkan di Bali, terdiri dari Polri, TNI, Pemda, hingga Pecalang. Angka ini cukup besar untuk memastikan laga tetap kondusif meski tanpa kehadiran suporter di tribun.
Baca di halaman berikutnya>>>