Jakarta, CNN Indonesia -- Belum usai merealisasikan agar negara ini menerapkan standarisasi gas buang menjadi Euro 4. Pemerintah sudah ribut-ribut dengan wacana untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Padahal negara lain sudah mulai menerapkan Euro 6.
Isu ini kencang dihembuskan oleh para pemangku kepentingan. Pasalnya, infrastruktur pun belum dibuat.
Melalui instruksi tertulis, orang nomor satu di negeri ini, Joko Widodo, memberi mandat. Ia mengamanatkan agar seluruh pembantunya di kementerian dan lembaga-lembaga terkait mendukung pengembangan mobil listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aturan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan, mengungkapkan bahwa Perpres itu dapat menjadi landasan sekaligus memberi dukungan untuk pengembangan mobil listrik. Salah satunya dari sisi perpajakan. Harapannya, pajak yang dikenakan untuk mobil listrik bisa lebih rendah.
Keinginan serupa juga diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan, pimpinan di bidang kemaritiman. Ia ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar mobil listrik dari negara lain. Ia ingin Indonesia memiliki mobil listrik yang dikembangkan di dalam negeri.
BingungNamun keinginan pemerintah ini tak sepenuhnya mendapat dukungan. Banyak pihak yang bingung dengan inisiatif tersebut.
Ada yang menilai pemerintah baiknya meningkatkan standar gas buang terlebih dulu. Sebab, standar gas buang Euro 4 belum juga diterapkan. Sejak 2005, Indonesia masih bertahan dengan standar gas buang Euro 2.
Sebagian lain berpendapat, paling realistis Indonesia bermain dipasar mobil
hybrid, bukan listrik. Sayangnya, baru satu atau dua produsen memasarkan mobil
plug-in hybrid lantaran harganya selangit. Mahalnya harga mobil
hybrid ini akibat dari tingginya nilai pajak yang dikenakan.
Jika mobil hybrid saja dikenakan pajak demikian tinggi, dikhawatirkan hal serupa terjadi pada mobil listrik. Saat ini hanya satu produsen yang jadi importir umum mobil listrik Tesla Model X. Langkah ini terbilang nekat. Pasalnya, dari segi infrastruktur dan pajak sama sekali tidak mendukung.
Euro 4 Sementara, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tidak sejalan dengan misi mobil listrik pemerintah. Pemerintah diminta fokus terhadap Euro 4. Gaikindo adalah organisasi yang membawahi para pemain industri otomotif roda empat di dalam negeri
"Kalau saya bilang ya, Euro 4
jalanin dulu dengan benar. Jangan
bohong-bohongan. Kalau
bohong-bohongan nanti mobil udah Euro 4, BBM-nya belum. (Malah) jadi problem di lapangan," kata Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi. "
Hybrid bagus juga sebenarnya. Nah, itu dikasih kebijaksanaanlah."
Terdapat beberapa permintaan yang diajukan Gaikindo kepada pemerintah terkait Euro 4. Pertama, untuk menerapkan standar tersebut, pemerintah mesti siapkan bahan bakar yang tepat terlebih dulu. Jika sudah tersedia, distribusi juga harus dilakukan secara merata. Jangan hanya tersedia di sebagian wilayah.
"Dua atau tiga tahun lagi (misal) saya udah bikin mobil Euro 4, saya jual ke Makasar. (Tapi) tidak bisa, karena belum ada bahan bakar Euro 4. Celaka, saya gak bisa tutup di situ," tambahnya.
Selain itu Gaikindo juga mengingatkan agar Kementerian Perhubungan siap menguji mobil. Mengingat, waktu untuk melakukan pengujian kendaraan di Kemenhub memakan waktu. "Saat ini untuk nguji ngantrinya setengah mati," kata Nangoi. Ia khawatir jika hal ini terus terjadi malah akan mematikan industri itu sendiri.
(eks)