Pengusaha Khawatir Anies Bikin Sulit Bisnis Cuci Mobil

Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar mengenai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mau mengatur usaha cuci mobil terkait limbah yang mencemari sungai di Ibu Kota dirasa bisa bikin sulit pengusaha. Pengusaha cuci mobil yang ditemui di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, meyakini limbah dari usaha mereka "tidak berbahaya".

Udin, pengelola jasa bernama "Cuci Mobil 24 Jam" mengatakan limbah pencucian dari usahanya yang setiap hari mencuci 130 - 150 mobil tidak begitu banyak dan masih dalam batas wajar. Meski begitu dia setuju bila Anies ingin membenahi usaha cuci mobil.

"Saya setuju setuju saja demi kebaikan lingkungan di Jakarta dan itu juga tugas pemerintah," ujar Udin saat disambangi CNNIndonesia.com, Selasa (8/1).

Lihat juga: Komentar Pengusaha soal Anies Atur Usaha Cuci Mobil

Pemilik tempat usaha lain, Peter, tidak senada dengan Udin. Peter bilang ketimbang menyoroti usaha cuci mobil, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan usaha jenis lain, misalnya pabrik besar, yang menurut dia berpotensi menghasilkan limbah lebih banyak dan mencemari lingkungan.

Menurut Peter, pembuangan limbah cuci mobil mengalir ke selokan dan disebut aman karena tidak terlalu berbusa. Sabun yang digunakan buat cuci mobil dikatakan berasal dari "home industry".

"Kalau kami tidak setuju," kata Peter, pemilik usaha cuci mobil Express Jaya Motor.

Lihat juga: Hawa Udara Pemicu Bodi Mobil Berkarat

Syaiful, karyawan Rush Auto Carwash, mengatakan upaya Anies mengatur usaha cuci mobil pasti bakal berdampak pada bisnis, karyawan, dan pelanggan. Menurut Syaiful, pengusaha bakal dipersulit.

"Tindakan itu sih pasti akan menyulitkan para pemilik usaha ya, dan kalau bisa sih ada ide atau aturan lain agar tidak ada yang dirugikan," kata Syaiful.

Ide Anies mengatur cuci mobil datang setelah penampakan busa di Kali Sentiong viral di media sosial. Menurut Anies detergen yang digunakan jasa cuci mobil dan laundry merupakan sebagian penyebabnya.

Anies sedang membicarakan soal kajian ulang standar penggunaan deterjen dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. (ham/fea)