Gerak-gerik Pemerintah Buka Jalan Lebar buat Mobil Listrik

Restu menuturkan pengembangan mobil listrik di Indonesia bukannya tak punya tantangan. Menurut dia tantangan saat ini adalah membuat harga mobil listrik terjangkau meski pemerintah tak memberi subsidi secara langsung.

Pemerintah tidak memberikan subsidi secara langsung kepada konsumen yang hendak membeli kendaraan listrik seperti dilakukan berbagai negara. Insentif dari pemerintah saat ini hanya untuk pelaku industri, namun dengan syarat harus menanamkan investasi di Indonesia.

Pada 2020 warga Indonesia sudah bisa mendapatkan mobil listrik seharga Rp600 jutaan yang ditawarkan Hyundai. Hal ini sebuah perkembangan positif sebab sebelumnya banderol mobil listrik di atas Rp1 miliar.

Harga Rp600 jutaan sudah bisa memperluas pasar mobil listrik sebab itu bisa menarik perhatian konsumen yang sudah mengincar mobil seperti SUV Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport, sedan Honda Accord, atau mobil murah merek Eropa macam Mercedes-Benz A-Class atau Volkswagen Tiguan.

Pemakaian mobil tanpa knalpot juga didorong pejabat pemerintahan yang sudah mulai menggunakan mobil listrik Hyundai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memilih Hyundai Ioniq Electric sebagai mobil dinasnya.

"Tantangan berkembangnya mobil listrik adalah pada tingkat harga mobil listrik yang masih tinggi, di samping pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan subsidi langsung," kata Restu.

"Sebagaimana data penjualan mobil di Indonesia, mayoritas mobil yang dibeli masyarakat Indonesia adalah pada kisaran Rp200 juta sampai Rp300 juta," katanya kemudian.

Banyak pihak setuju mobil listrik bakal jadi primadona di pasar otomotif jika harganya selevel mobil terlaris di Indonesia, Toyota Avanza. Namun untuk mencapai itu butuh waktu dan banyak syarat terpenuhi dalam skala industri.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menambahkan mobil listrik murni tak bisa sepenuhnya langsung diterapkan di Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebab Indonesia bukan negara dengan wilayah kecil.

"Indonesia bukan negara yang wilayahnya kecil seperti Singapura, Indonesia itu besar," kata Nangoi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai pemerintah cukup apik dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Hal ini kata Bima sebab pemerintah mempertimbangkan bahan baku utama pembuatan kendaraan listrik, yakni baterai, yang banyak berada di Indonesia.

Bima melanjutkan jika industri mobil listrik bisa dimulai dalam wakti dekat, pasar yang dituju untuk tahap pertama sebaiknya ekspor. Sebab diprediksi Bima membentuk pasar mobil listrik di dalam negeri butuh waktu lebih panjang.

"Ya infrastruktur kan belum siap, terus harganya, dan hal lainnya. Aftersales-nya juga. Ya untuk sementara ekspor dulu lebih baik," kata Bima.

Bima menerangkan ekspor juga jangan hanya mengincar dalam skema CBU saja. Dia menyebut juga harus menjadi negara yang sanggup menjadi pemasok komponen kendaraan listrik dunia.

"Misal produksinya di Tesla tapi komponen seperti baterai ada dari Indonesia. Jadi ini bisa masuk ke sana. Insentif juga lebih baik diarahkan untuk ekspor orientasinya seperti kemudahan ekspor dan pembiayaannya," kata Bima.

Baterai mobil listrik. (CNN Indonesia/Febri Ardani)

Perkembangan Industri Baterai

Restu melanjutkan pemerintah juga terus melakukan penjajakan guna menarik investasi asing untuk melakukan pembangunan industri baterai di dalam negeri.

"Dalam hal ini Pemerintah berharap dalam waktu dekat akan ada investasi terintegrasi mulai dari pertambangan, pengolahan [smelter], pemurnian [refining], precursor, katoda, dan industri sel baterai di Indonesia," ucap Restu.

Restu melanjutkan industri baterai juga telah dimulai dengan skema penanaman modal dalam negeri melalui perusahaan International Chemical Industry yang punya kapasitas produksi 256 MWh per tahun.

Kata Restu seharusnya proses pengadaan alat kerja untuk uji bebas dilakukan September 2020, namun tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Namun demikian, pandemi Covid-19 global menyebabkan proses pengadaan alat dan kedatangan tenaga ahli untuk set up peralatan tersebut menjadi terhambat sehingga target commisioning [uji bebas] diundur menjadi Februari 2021 dan target produksi di bulan berikutnya atau Maret 2021," kata Restu.