Kebangkitan Mobil Listrik dan Janji Jokowi Perangi Perusakan Hutan
CNN Indonesia
Jumat, 19 Nov 2021 11:15 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), Ketua Penyelenggara Pameran GIIAS 2021 Rizwan Alamsyah (kedua kiri) mendapat penjelasan dari Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda (kiri) dan Wakil Presiden Direktur PT TAM Henry Tanoto (ketiga kanan) mengenai Toyota Kijang Innova yang menjadi produk andalan ekspor Toyota Indonesia saat mengunjungi ruang pamer mobil Toyota pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (16/11/2021). Dalam kunjungannya Presiden berharap ajang pameran mobil terbesar se Asia Tenggara ini dapat membangkitkan kembali industri otomotif di Indonesia di masa pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Jakarta, CNN Indonesia --
Mimpi Indonesia mengembangkan ekosistem kendaraan listrik disebut bisa bermasalah dengan janji memerangi deforestasi yang telah dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat ini, sejumlah produsen kendaraan listrik global melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan berlimpah nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Indonesia pada 2020 tercatat memproduksi sekitar 760.000 ton nikel.
Survei Geologi AS menyebut Indonesia masih memiliki 21 juta ton cadangan nikel dan itu lebih banyak dari negara lain. Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia dan sekitar 22 persen dari cadangan global, ini membuat posisi Indonesia sangat penting untuk memastikan pasokan bahan baku pembuatan baterai stabil.
Pemerintah Indonesia juga sudah memberi dukungan penuh untuk membangkitkan industri kendaraan listrik dengan segala potensi yang dimiliki. Pergerakan ini juga menjadi salah satu kampanye yang digaungkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.
Indonesia menargetkan bisa mencapai zero emission pada 2060. Kementerian Perindustrian Indonesia telah membuat peta jalan di mana kendaraan listrik menyumbang 20 persen dari total penjualan kendaraan di dalam negeri pada 2025. Selain itu Indonesia juga ditargetkan sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai insentif guna memacu penjualan, termasuk memangkas pajak barang mewah untuk kendaraan listrik sepenuhnya menjadi nol. Kendaraan listrik juga mendapat keistimewaan lain misalnya dibebaskan dari aturan ganjil-genap di Jakarta yang membatasi pergerakan kendaraan berdasarkan pelat nomor.
Indonesia juga ingin membangun rantai pasokan kendaraan listrik di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan global, mulai dari penambangan nikel hingga produksi baterai dan kendaraan. Ini akan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan kendaraan listrik global.
Korea Selatan dan China
Produsen otomotif dari China, Korea Selatan, dan beberapa negara lain disebut mengandalkan dorongan dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik.
Hyundai sudah menyatakan komitmennya memproduksi mobil listrik di Indonesia pada 2022. Produsen asal Korea Selatan ini juga telah memulai pembangunan pabrik baterai di Tanah Air atas hasil kerja sama dengan LG Energy Solution.
"Kami sebagai produsen dan industri berupaya memberikan produk terbaik. Infrastruktur stasiun pengisian sudah tersedia dari Medan hingga Ambon. Yang jelas era kendaraan listrik sudah dimulai dan kita semua mendukungnya," ucap Makmur.
Wuling Motors Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang menggembar-gemborkan kendaraan listrik harga terjangkau di GIIAS 2021.
Wakil Presiden Wuling Motors Indonesia, Han Dehong, mengatakan, perusahaan akan meluncurkan mobil platform GSEV atau produk kendaraan listrik global berukuran kecil di Indonesia pada tahun depan dan juga berencana memproduksinya di pabrik mereka di dalam negeri sebagai langkah selanjutnya.
"Harganya pasti akan terjangkau. Sebagai pemain global dan pabrikan lokal di Indonesia, Wuling selalu mendukung program pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan dan berjanji untuk ikut membangun ekosistem EV," kata Dehong seperti diberitakan Nikkei Asia.
Selain itu, pabrikan mobil Inggris, MG, yang sekarang berada di bawah SAIC Motor China juga mengatakan akan meluncurkan kendaraan listrik di Indonesia. Namun tidak ada rincian soal strategi ini.
Pabrik baterai kolaborasi Hyundai dan LG terlihat hanya sebagai langkah awal pengembangan industri, sebab ada kemungkinan berbagai investasi di bidang ini akan masuk lebih banyak ke Indonesia. Akumulasi peningkatan industri pembuatan baterai akan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan kendaraan listrik global.
Pada sisi lain, produksi baterai memungkinkan membuat biaya produksi kendaraan listrik menjadi lebih murah. Hal ini akan menggiring kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat.
Perusahaan lain seperti Tesla dari AS, CATL dari China, dan Foxconn dari Taiwan juga telah menyatakan minatnya mengembangkan industri kendaraan listrik dan baterai di Indonesia.
Bagi produsen Korea Selatan dan China, memproduksi mobil listrik di Indonesia adalah sarana masuk ke pasar penjualan mobil di dalam negeri yang saat ini dikuasai produsen Jepang. Pada Januari hingga September, merek Jepang menguasai sekitar 90 persen penjualan mobil di Indonesia.
Meski begitu produsen Jepang tertinggal dalam hal pengembangan kendaraan listrik, ini membuka persaingan bagi negara lain membuat terobosan baru dan menggaet konsumen.
Janji Jokowi memerangi deforestasi
Nikkei Asia memberitakan bahwa analis Fitch Solution menjelaskan Indonesia butuh kerja keras dan perjuangan berat mewujudkan impian menjadi produsen besar kendaraan listrik di pasar global.
Dikatakan usaha Indonesia mengembangkan kendaraan listrik kemungkinan terhalang janji pemerintah melindungi lingkungan yang sudah dinyatakan Jokowi saat acara pertemuan para pemimpin dunia konferensi perubahan iklim (COP26) di Glasgow dua pekan lalu.
Jokowi mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia akan mencapai penyerapan karbon bersih pada 2030.
Indonesia juga menandatangani 'Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan' yang berkomitmen menghentikan dan memulihkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada 2030.
Jokowi berjanji memerangi deforestasi, ini dinilai dapat menghambat penambangan cadangan nikel di Indonesia demi melindungi lingkungan.
"Kami percaya bahwa janji ini kemungkinan akan menimbulkan risiko bagi kelanjutan pengembangan rantai pasokan kendaraan listrik Indonesia. Sebab, hal itu dapat menghasilkan lebih banyak birokrasi untuk mendirikan tambang nikel baru dan dapat melihat para penambang negara itu mendapat tekanan tinggi dari pembuat mobil untuk membendung deforestasi," kata Fitch Solutions dalam sebuah laporan baru-baru ini.
Menurut Global Forest Watch, Indonesia menempati urutan kelima negara yang kehilangan pohon tertinggi dari tahun 2001 hingga 2020. Dari 11.700 km persegi hutan primer yang hilang pada 2019, seluas 10.700 km persegi di antaranya hilang karena deforestasi yang didorong komoditas.
"Ini berarti bahwa Indonesia bisa mendapat tekanan besar dari investor dan pemerintah lain, termasuk produsen mobil untuk menghentikan deforestasi karena perusahaan mengadopsi strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang lebih ketat," kata Fitch Solutions.
"Ini kemudian akan menimbulkan risiko bagi rantai pasokan kendaraan listrik global karena Indonesia tetap menjadi komponen kunci untuk rantai pasokan kendaraan listrik di masa depan, terutama dalam hal baterai NMC nikel yang lebih efisien," lanjutnya.
Dilema ini sempat dijelaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam serangkaian cuitannya ketika COP26 berlangsung. Menurut Siti janji mengubah sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030 tidak boleh ditafsirkan sebagai nol deforestasi.
"Misalnya di Kalimantan dan Sumatera di mana banyak jalan yang tidak tersambung karena harus melewati kawasan hutan. Sementara itu, ada lebih dari 34 ribu desa yang berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Jika konsepnya bahwa tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan," tulis dia di Twitter.
"Lalu bagaimana dengan masyarakat, haruskah mereka diisolasi? Pembangunan masif era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," ungkapnya lagi.
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Bhima Yudhistira menafsirkan bahwa bukan tidak mungkin pengembangan industri kendaraan listrik dapat dilakukan sambil memperhatikan janji Indonesia di COP26.
"Pemerintah harus menyadari bahwa sektor pertambangan nikel dari kegiatan eksploitasinya, sudah memiliki dampak lingkungan dan tidak menutup mata hanya karena material menjadi primadona untuk EV. Pemerintah perlu tegas untuk memastikan produksi nikel bisa lebih hijau," sebut Bhima.
Jakarta, CNN Indonesia --
Mimpi Indonesia mengembangkan ekosistem kendaraan listrik disebut bisa bermasalah dengan janji memerangi deforestasi yang telah dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat ini, sejumlah produsen kendaraan listrik global melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan berlimpah nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Indonesia pada 2020 tercatat memproduksi sekitar 760.000 ton nikel.
Survei Geologi AS menyebut Indonesia masih memiliki 21 juta ton cadangan nikel dan itu lebih banyak dari negara lain. Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia dan sekitar 22 persen dari cadangan global, ini membuat posisi Indonesia sangat penting untuk memastikan pasokan bahan baku pembuatan baterai stabil.
Pemerintah Indonesia juga sudah memberi dukungan penuh untuk membangkitkan industri kendaraan listrik dengan segala potensi yang dimiliki. Pergerakan ini juga menjadi salah satu kampanye yang digaungkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.
Indonesia menargetkan bisa mencapai zero emission pada 2060. Kementerian Perindustrian Indonesia telah membuat peta jalan di mana kendaraan listrik menyumbang 20 persen dari total penjualan kendaraan di dalam negeri pada 2025. Selain itu Indonesia juga ditargetkan sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai insentif guna memacu penjualan, termasuk memangkas pajak barang mewah untuk kendaraan listrik sepenuhnya menjadi nol. Kendaraan listrik juga mendapat keistimewaan lain misalnya dibebaskan dari aturan ganjil-genap di Jakarta yang membatasi pergerakan kendaraan berdasarkan pelat nomor.
Indonesia juga ingin membangun rantai pasokan kendaraan listrik di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan global, mulai dari penambangan nikel hingga produksi baterai dan kendaraan. Ini akan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan kendaraan listrik global.
Korea Selatan dan China
Produsen otomotif dari China, Korea Selatan, dan beberapa negara lain disebut mengandalkan dorongan dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik.
Hyundai sudah menyatakan komitmennya memproduksi mobil listrik di Indonesia pada 2022. Produsen asal Korea Selatan ini juga telah memulai pembangunan pabrik baterai di Tanah Air atas hasil kerja sama dengan LG Energy Solution.
"Kami sebagai produsen dan industri berupaya memberikan produk terbaik. Infrastruktur stasiun pengisian sudah tersedia dari Medan hingga Ambon. Yang jelas era kendaraan listrik sudah dimulai dan kita semua mendukungnya," ucap Makmur.
Wuling Motors Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang menggembar-gemborkan kendaraan listrik harga terjangkau di GIIAS 2021.
Wakil Presiden Wuling Motors Indonesia, Han Dehong, mengatakan, perusahaan akan meluncurkan mobil platform GSEV atau produk kendaraan listrik global berukuran kecil di Indonesia pada tahun depan dan juga berencana memproduksinya di pabrik mereka di dalam negeri sebagai langkah selanjutnya.
"Harganya pasti akan terjangkau. Sebagai pemain global dan pabrikan lokal di Indonesia, Wuling selalu mendukung program pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan dan berjanji untuk ikut membangun ekosistem EV," kata Dehong seperti diberitakan Nikkei Asia.
Selain itu, pabrikan mobil Inggris, MG, yang sekarang berada di bawah SAIC Motor China juga mengatakan akan meluncurkan kendaraan listrik di Indonesia. Namun tidak ada rincian soal strategi ini.
Pabrik baterai kolaborasi Hyundai dan LG terlihat hanya sebagai langkah awal pengembangan industri, sebab ada kemungkinan berbagai investasi di bidang ini akan masuk lebih banyak ke Indonesia. Akumulasi peningkatan industri pembuatan baterai akan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan kendaraan listrik global.
Pada sisi lain, produksi baterai memungkinkan membuat biaya produksi kendaraan listrik menjadi lebih murah. Hal ini akan menggiring kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat.
Perusahaan lain seperti Tesla dari AS, CATL dari China, dan Foxconn dari Taiwan juga telah menyatakan minatnya mengembangkan industri kendaraan listrik dan baterai di Indonesia.
Bagi produsen Korea Selatan dan China, memproduksi mobil listrik di Indonesia adalah sarana masuk ke pasar penjualan mobil di dalam negeri yang saat ini dikuasai produsen Jepang. Pada Januari hingga September, merek Jepang menguasai sekitar 90 persen penjualan mobil di Indonesia.
Meski begitu produsen Jepang tertinggal dalam hal pengembangan kendaraan listrik, ini membuka persaingan bagi negara lain membuat terobosan baru dan menggaet konsumen.
Janji Jokowi Memerangi Deforestasi
Sejumlah articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2019). (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
Janji Jokowi memerangi deforestasi
Nikkei Asia memberitakan bahwa analis Fitch Solution menjelaskan Indonesia butuh kerja keras dan perjuangan berat mewujudkan impian menjadi produsen besar kendaraan listrik di pasar global.
Dikatakan usaha Indonesia mengembangkan kendaraan listrik kemungkinan terhalang janji pemerintah melindungi lingkungan yang sudah dinyatakan Jokowi saat acara pertemuan para pemimpin dunia konferensi perubahan iklim (COP26) di Glasgow dua pekan lalu.
Jokowi mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia akan mencapai penyerapan karbon bersih pada 2030.
Indonesia juga menandatangani 'Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan' yang berkomitmen menghentikan dan memulihkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada 2030.
Jokowi berjanji memerangi deforestasi, ini dinilai dapat menghambat penambangan cadangan nikel di Indonesia demi melindungi lingkungan.
"Kami percaya bahwa janji ini kemungkinan akan menimbulkan risiko bagi kelanjutan pengembangan rantai pasokan kendaraan listrik Indonesia. Sebab, hal itu dapat menghasilkan lebih banyak birokrasi untuk mendirikan tambang nikel baru dan dapat melihat para penambang negara itu mendapat tekanan tinggi dari pembuat mobil untuk membendung deforestasi," kata Fitch Solutions dalam sebuah laporan baru-baru ini.
Menurut Global Forest Watch, Indonesia menempati urutan kelima negara yang kehilangan pohon tertinggi dari tahun 2001 hingga 2020. Dari 11.700 km persegi hutan primer yang hilang pada 2019, seluas 10.700 km persegi di antaranya hilang karena deforestasi yang didorong komoditas.
"Ini berarti bahwa Indonesia bisa mendapat tekanan besar dari investor dan pemerintah lain, termasuk produsen mobil untuk menghentikan deforestasi karena perusahaan mengadopsi strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang lebih ketat," kata Fitch Solutions.
"Ini kemudian akan menimbulkan risiko bagi rantai pasokan kendaraan listrik global karena Indonesia tetap menjadi komponen kunci untuk rantai pasokan kendaraan listrik di masa depan, terutama dalam hal baterai NMC nikel yang lebih efisien," lanjutnya.
Dilema ini sempat dijelaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam serangkaian cuitannya ketika COP26 berlangsung. Menurut Siti janji mengubah sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030 tidak boleh ditafsirkan sebagai nol deforestasi.
"Misalnya di Kalimantan dan Sumatera di mana banyak jalan yang tidak tersambung karena harus melewati kawasan hutan. Sementara itu, ada lebih dari 34 ribu desa yang berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Jika konsepnya bahwa tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan," tulis dia di Twitter.
"Lalu bagaimana dengan masyarakat, haruskah mereka diisolasi? Pembangunan masif era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," ungkapnya lagi.
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Bhima Yudhistira menafsirkan bahwa bukan tidak mungkin pengembangan industri kendaraan listrik dapat dilakukan sambil memperhatikan janji Indonesia di COP26.
"Pemerintah harus menyadari bahwa sektor pertambangan nikel dari kegiatan eksploitasinya, sudah memiliki dampak lingkungan dan tidak menutup mata hanya karena material menjadi primadona untuk EV. Pemerintah perlu tegas untuk memastikan produksi nikel bisa lebih hijau," sebut Bhima.
