Polri Ungkap Data Jumlah Kendaraan di Samsat Tak Sinkron

Korps Lalu Lintas Polri mengakui ada ketidaksinkronan data kendaraan di tiga instansi di bawah Samsat Nasional yaitu Polri, Jasa Raharja dan Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini data jumlah potensi populasi kendaraan pada 2016 sampai 2021 berbeda-beda di ketiga instansi itu. Versi Polri 143 juta potensi kendaraan, PT Jasa Raharja 103 juta unit sedangkan Kemendagri 122 juta unit.

Lihat Juga : Korlantas Usul Bea Balik Nama Mobil Bekas dan Pajak Progresif Dihapus

Direktur Regident Korlantas Brigadir Jenderal Yusri Yunus menyampaikan hal itu bisa terjadi karena ada pemilik kendaraan tidak melaporkan kondisi kepemilikan kendaraannya.

Misalnya kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu memengaruhi data kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Yusri berharap masalah data ini bisa disamakan antar instansi.

"Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data," ujarnya dikutip dari NTMC Polri, Jumat (26/8).

Sementara itu Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mendukung program sinkronisasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang baik, karena masing-masing tim pembina samsat, akan memiliki database yang lebih akurat dan kredibel," ujar Rivan.

Lihat Juga : STNK Mati 2 Tahun Motor Jadi Bodong Bisa Daftar Ulang?

Rivan menjelaskan perbaikan data bisa terwujud dengan adanya kesadaran masyarakat meregistrasi ulang kendaraannya. Berdasarkan data Jasa Raharja rasio ketidakpatuhan masyarakat membayar pajak sebesar 39 persen.

Menurut Rivan buat mendukung hal itu penting melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

"Maka dari itu, penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi harapan besar bagi kita untuk dapat menekan angka rasio ketidakpatuhan tersebut," ucap Rivan.