Motor Listrik Baru Disubsidi Rp7 Juta, Jenis Konversi Dapat Berapa?

Pemerintah memastikan besaran subsidi motor listrik baru dan konversi mencapai Rp7 juta.

Ketentuan ini berdasarkan pembahasan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pemberian insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau electric vehicle.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan para pimpinan di tingkat atas sudah sepakat akan ada insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif ke depan. Salah satu upaya untuk mendorong itu dengan pemberian insentif.

Lihat Juga : Hitungan Harga 12 Merek Motor Listrik Usai Kena Subsidi Rp7 Juta

"Salah satunya insentif bantuan sebesar Rp7 juta, baik untuk pembelian motor baru maupun konversi," kata Rida dalam konferensi pers di kantornya, Senin (30/1).

"Pembagiannya seperti ini sementara, yang (motor listrik) baru penyaluran insentifnya oleh Kementerian Perindustrian. Dari mana? Rujukannya dari Kementerian Keuangan. Konversi oleh kami," ujar dia.

Kendati begitu, aturan detail pemberian subsidi motor listrik sampai saat ini masih terus dimatangkan. Pasalnya, uang subsidi adalah milik rakyat, sehingga harus sangat hati-hati agar bisa dipertanggungjawabkan.

Lihat Juga : Beli Motor Listrik Bakal Dapat Subsidi Rp7 Juta Mulai Februari

Sebelumnya, Luhut mengatakan nilai subsidi yang akan diberikan untuk pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Prioritas subsidi tersebut akan diberikan kepada masyarakat sederhana. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya.

"Sekitar Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," ujar Luhut beberapa waktu lalu.

Luhut memastikan kebijakan mengenai subsidi ini telah rampung dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dan Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]