Pertamina Usul Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi Pertalite di SPBU

Pertamina mengusulkan kepada para pemerintah daerah membuat mekanisme kendaraan yang pajaknya belum dibayar pemilik dilarang diisi BBM subsidi, Pertalite dan Biosolar. Alasannya kendaraan dengan status seperti itu dianggap tidak berhak.

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menyampaikan hal itu diusulkan ke Pemprov Bali.

Dia mengungkap sistem serupa sudah mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat serta rencananya bakal dijajaki ke Pemprov Jawa Timur dan Bali.

"Harapannya meningkatkan serapan pajak dan mengurangi potensi penyerapan BBM subsidi yang digunakan pihak yang tidak berhak," ujar Ahad di Denpasar, Selasa (28/11), diberitakan Antara.

Ahad menjelaskan nantinya ada petugas khusus yang mengawasi secara manual pelat nomor kendaraan yang masuk ke SPBU lalu mengecek status pajaknya ke data sistem pajak daerah.

Bila ketahuan menunggak pajak maka dilarang mengisi BBM subsidi dan langsung diarahkan ke antrean BBM nonsubsidi.

Dia juga mengatakan bisa dibuatkan layanan pembayaran pajak di SPBU buat para penunggak langsung melunasi kewajiban yang tertunda.

"Dengan Pemprov Jawa Timur sedang kami jajaki melalui Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Bali pun juga harapannya dalam waktu dekat karena ini inisiasi itu tidak bisa datang dari kami saja. Kami siap berkolaborasi," ucap dia.

Menurut Ahad mekanisme seperti ini bisa membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah dan bagi Pertamina dapat memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Pertamina saat ini sedang menggelar program Subsidi Tepat untuk memastikan BBM subsidi dimanfaatkan masyarakat yang layak. Warga yang ingin menggunakan BBM subsidi mesti mendaftarkan diri dan kendaraannya ke Pertamina secara online atau manual kemudian yang terverifikasi akan mendapatkan kode QR buat pengisian BBM subsidi.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga per 19 November 2023, jumlah pendaftar sudah mencapai nyaris 7,9 juta kendaraan. Sebanyak 6,1 juta kendaraan diterima sedangkan 704 ribu kendaraan ditolak karena berbagai hal.